Kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dipastikan bakal berakhir dalam waktu dekat. Kerja sama pemanfaatan Wisma Diklat BPSDM milik Kemendagri sebagai ruang isolasi penanganan Covid-19 bagi Kabupaten Bogor sudah berjalan sejak Mei dan bakal berakhir pada Desember.
BUPATI Bogor, Ade Yasin, mengatakan, meski kerja sama keduanya akan selesai pada Desember atau akhir tahun ini, Pemkab Bogor masih belum bisa memastikan apakah kerja sama tersebut bakal diperpanjang atau sebaliknya. ”Kalau masih tinggi kita akan perpanjang dan kita akan siapkan anggarannya,” terangnya saat ditemui Metropolitan usai menghadiri rapat paripurna, akhir pekan kemarin.
Mengantisipasi hal yang tak diinginkan, pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar yang dimasukkan dalam pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk operasional ruang isolasi. Mulai penanganan pasien Covid-19 dan kebutuhan medis lainnya. ”Anggaran sudah kita siapkan. Intinya, kalau kasus masih tinggi kemungkinan akan kita perpanjangan,” ujarnya.
Pusat Isolasi Covid-19 di Wisma Diklat BPSDM memiliki kapasitas 84 tempat tidur yang terdiri dari 64 tempat tidur di wisma matahari yang disiapkan untuk perawatan ODP.
14 tempat tidur di gedung wisma teratai dan 6 tempat tidur di gedung Wisma Anggrek untuk perawatan PDP dengan gejala ringan. ”Selain itu, Pusat Isolasi Covid-19 ini juga dilengkapi layanan IGD dengan kapasitas lima tempat tidur, pelayanan laboratorium sederhana dan depo farmasi,” tukasnya.
Hal senada juga dikatakan Manajer Operasional Pusat Isolasi Covid-19 Kabupaten Bogor, Ongko Priyanto. Ia mengusulkan sebaiknya Pemkab Bogor melakukan perpanjangan kerja sama terkait penggunaan Wisma Diklat BPSDM milik Kemendagri sebagai Pusat Isolasi Covid-19.
Hal tersebut lantaran kondisi kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor masih cukup tinggi. ”Bila angka covid di Kabupaten Bogor masih tinggi, sebaiknya diperpanjang kerja samanya dengan BPSDM Kemendagri. Karena ini sangat membantu apabila terjadi overload di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ada pada pihaknya, jumlah pasien di Wisma Diklat BPSDM milik Kemendagri terindikasi bakal mengalami peningkatan setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan. ”Pada September total yang dirawat di kita ada 131. Oktober ada 70 pasien dan pada November ini ada 41. Ini diprediksi akan bertambah karena kasus covid-19 masih ada,” ungkapnya.
Tak hanya itu, perpanjangan kerja sama itu juga sangat berdampak bagi masyarakat. Mengingat Wisma Diklat BPSDM milik Kemendagri diperuntukkan bagi pasien ODP, OTG dan pasien PDP. ”Ini juga sangat membutuhkan bagi masyarakat agar terhindar dari dampak sosial dari lingkungannya,” tutupnya. (ogi/b/mam/py)
