METROPOLITAN – Kabar menyenangkan datang bagi wali murid yang mengeluhkan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi corona. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) terkait pembukaan kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Januari 2021.
Kepala Satgas Covid-19, Doni Monardo, menuturkan, keputusan ini diambil karena PJJ di Indonesia masih banyak kekurangan, bahkan disebut akan berpotensi membuat pendidikan anak tertinggal serta kesehatan mental anak menjadi terganggu.
“Pada prinsipnya satgas sangat mendukung kebijakan dan keputusan bersama empat menteri dalam membuat ketentuan baru sistem belajar dalam masa pandemi ini. Memang harus kita akui tidak mudah untuk mendapatkan sebuah program ideal dalam kegiatan belajar mengajar. Di banyak tempat masih banyak daerah yang sulit sinyal untuk menyelenggarakan kegiatan belajar online,” bebernya.
Untuk itu, ia meminta pemda satu bulan ke depan mulai mempersiapkan diri bersama dengan pemangku kepentingan. Di antaranya seperti Dinas Kesehatan, pengelola sekolah dan orang tua murid untuk memutuskan kebijakan terbaik dan anak aman Covid-19.“Kebijakan untuk menyerahkan kegiatan pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah menurut saya merupakan salah satu langkah yang sangat bijaksana. Situasi di daerah harus kita akui lebih dipahami dan lebih dimengerti pimpinan di daerah,” ujarnya. Begitu pula para pejabat di tingkat provinsi kabupaten kota, kepala dinas dan orang tua harus mendapatkan informasi utuh, termasuk perlu dilakukan simulasi sebelum kegiatan ini dimulai. Namun jika terjadi klaster sekolah, pihaknya akan mencabut SKB tersebut.
“Jika terdapat perkembangan yang menjurus pada risiko keamanan, terutama terkait kesehatan, keamanan dan keselamatan murid dan guru, mohon kebijakan tersebut bisa dihentikan sementara sampai situasi lebih baik lagi,” pungkasnya.(jp/rez/ py)
