Kades nggak Bisa Sewenang-wenang

by -

METROPOLITAN – Jelang akhir tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor akhirnya menetapkan dua Peraturan Daerah (Per­da), yakni Perda Penyelenggaraan Pendi­dikan Dasar dan Perda Perangkat Desa.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, men­gatakan, kedua perda tersebut merupakan bentuk komitmen dengan DPRD Kabupaten Bogor dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan penyelenggaraan pemerinantara pemerintah daerah tahan daerah yang baik. ­

”Apalagi, perda perangkat desa ini bertujuan mencip­takan iklim pemerintahan daerah yang baik sampai tingkat desa demi mewujud­kan Kabupaten Bogor yang lebih baik lagi,” katanya saat ditemui awak media, usai paripurna, Kamis (10/12).

Diciptakannya perda perang­kat desa, bertujuan mengatur soal perangkat desa dalam peraturan daerah tersendiri dalam mendukung kepala desa menyelenggarakan pe­merintahan desa. ”Walau ba­gaimanapun pembangunan desa sangat berpengaruh ter­hadap pembangunan Kabu­paten Bogor. Makanya penting kiranya pemerintahan di desa kita perhatikan untuk kesejah­teraan masyarakat,” paparnya.

Baca Juga  Pemdes Benda Rekrut Anggota BPD

Tidak hanya Perda Perang­kat Desa, perda soal pendi­dikan dasar juga tak kalah penting. Sebab, saat ini pen­didikan tingkat SMA sedera­jat sudah diambil alih we­wenang oleh pemerintah provinsi, sehingga penting kiranya pendidikan dasar di Kabupaten Bogor mesti dise­suaikan. ”Di perda yang lama kan SMA sederajat wewenang­nya masih di Pemkab Bogor, saat ini kan sudah tidak. Jadi secara otomatis kita juga ha­rus merevisi perda lama kita. Perda pendidikan dasar inilah solusinya,” bebernya.

Ia berharap dengan ditetap­kannya dua perda tersebut dapat memberikan dampak positif bagi semuanya. ”Se­moga dengan ditetapkan dan diimplementasikannya kedua Perda ini dapat mendukung peningkatan pelayanan dan kemudahan aksesibilitas ma­syarakat di bidang pendidikan dan penyelenggaraan pemerin­tahan desa,” harapnya.

Baca Juga  Karang Taruna dan Kades Gelar Turnamen Ciburuy Cup U-13

Sebelumnya, Ketua Bapem­perda DPRD Kabupaten Bo­gor, M Rizky, mengatakan, untuk perda perangkat desa, dalam perda ini, bakal men­gatur tentang pembatasan wewenang kepala desa men­gatur staf-staf di kantor desa.

”Perangkat desa ini juga penting, karena menyangkut hak dan kewenangannya. Biasanya saat kepala desa baru pasti akan merombak semua staf dan ini yang harus kita lindungi, harus ada solusi. Jadi, nanti kepala desa tidak bisa sewewenang-wenang,” paparnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga berencana bakal men­gatur honor staf-staf desa, mulai dari tingkat terendah hingga staf desa. ”Kita juga akan usulkan staf desa punya penghasilan yang cukup layak. Minimal harus setara golongan 2A. Kita upayakan ini untuk dimasukkan karena mereka pantas dan layak diapresiasi,” tukasnya. (ogi/b/mam/py)

Baca Juga  Gunung Peyek Destinasi Wisata Desa Bojongindah

Leave a Reply

Your email address will not be published.