Potensi Kehilangan PAD dari Parkir di Pasar Anyar Bogor Capai Rp27 Juta Per Bulan

by -
Dishub Kota Bogor saat mengecek titik parkir di sekitaran Pasar Kebonkembang, Kota Bogor. (Foto : Fadil/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Seorang pengelola yang juga salah satu juru parkir di kawasan Pasar Kebonkembang, Ade Kamaludin mengaku setiap hari menyetorkan Rp900 ribu dari dua titik parkir yang ada di kawasan Pasar Kebonkembang itu. Ia mengakui, uang itu disetorkan kepada Koperasi Suryakencana, yang bekerjasama dengan pihak kedua yang ditunjuk Perumda PPJ untuk mengelola parkir di pasar yang juga dikenal dengan nama Pasar Anyar itu.

“Kami menghasilkan dari dua lokasi ini Rp900 ribu per hari. Kalau yang dibawa pulang, ya paling Rp50 ribu sampe Rp100 ribu,” kata pria yang akrab disapa Kamel.

Dengan setoran yang diberikan Kamel kepada Koperasi Suryakencana, secara kasar bisa diasumsikan bahwa dari dua titik lapak parkir yang dikelola itu mendatangkan pendapatan sekitar Rp27 juta perbulan. Jumlah itu pula yang diasumsikan sebagai pendapatan yang harusnya masuk kas daerah sebagai PAD Kota Bogor.

Kamel sendiri tidak mengetahui soal retribusi atau PAD yang harus disetorkan. Sebab ia hanya diminta untuk menyetorkan uang minimal Rp750 ribu per hari.

“Kami disini hanya kerja, saya hanya mengikuti aturan saya hanya kerja disini,” ucap Kamel.

Baca Juga  Dishub Kabupaten Bogor Geber PAD Terminal Cibinong dan Bojonggede

Ia sendiri mengaku sudah bekerja sebagai juru parkir selama 13 tahun. Dengan adanya penertiban parkir di kawasan Pasar Kebokembang, ia berharap dirinya tidak akan kehilangan pekerjaannya saat ini.

“Harapan saya ingin yang terbaik saja, saya hanya kerja mau di bawah pimpinan siapa saja nggak masalah. Saya hanya memgikuti aturan main,” terangnya.

Sebelumnya, kebocoran pendapatan dari sektor parkir di Kota Bogor rupanya masih terjadi. Hal itu terungkap setelah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor melakukan penelusuran di dua titik kantong parkir, yaitu di kawasan Pasar Kebonkembang dan Terminal Merdeka.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Dishub Kota Bogor, Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana Dishub Kota Bogor Islahudin mengungkapkan bahwa lokasi parkir yang awalnya dikelola Dishub, saat ini dikelola pihak lain. Padahal, berdasarkan SK Wali Kota Bogor, dua wilayah itu merupakan zona parkir yang seharusnya menyetorkan untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski begitu, pihaknya belum bisa merinci potensi kehilangan pendapatan akibat hilangnya lapak parkir di dua titik ini. Dishub Kota Bogor pun langsung melakukan penertiban dan merebut kembali lokasi parkir tersebut, Senin (7/12).

Baca Juga  Proyek Pelebaran Jalan Cigudeg Molor

“Jadi kita ingin mengoperasionalkan SK wali kota tersebut karena SK itu ada konsekuensinya, yaitu PAD. Artinya kalau ada titik-titik yang ada dalam SK tidak dilaksanakan oleh Dishub, berarti ada PAD yang harus disetorkan. Di Jalan Dewi Sartika (Sekitaran Pasar Kebonkembang, red) itu ada termasuk dalam SK, sehingga kita akan melaksanakan kembali pengaturan parkir dan pemungutan retribusi parkir,” jelas Islahudin saat ditemui awak media, Senin (7/12).

Setelah membersihkan area parkir ilegal ini, Dishub Kota Bogor akan berkoordinasi dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) perihal retribusi perparkiran. Sebab menurutnya, pengelolaan parkir di Pasar Kebonkembang dan Pasar Merdeka sangat rumit. Sebab Perumda PPJ berkerjasama dengan pihak kedua.

“Pihak kedua itu bekerjasama lagi dengan koperasi. Nanti pasti ada dampak, kita coba selesaikan dengan arif karena ini kan kepenting Kota Bogor,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa maksud diambil alihnya kembali perparkiran di kawasan Pasar Kebonkembang, berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana parkir dibagi menjadi dua jenis, yaitu off street dan on street.

Baca Juga  Turun Level, Taman Publik di Kota Bogor Belum Boleh Buka

“Khusus parkir on-street sesuai dengan undang-undang perlu dikelola oleh pemerintah karena on street sangat berhubungan erat dengan lalulintas yang ada disekitarnya sehingga perlu pengendalian. Untuk off steert atau parkir gedung itu diperbolehkan oleh dikelola oleh pihak swasta. Nah kami mau memaksimalkan parkir yang on-street,” tukasnya.

Dilokasi yang sama, Kepala Seksi Perparkiran Dishub Kota Bogor Yana, menerangkan bahwa zona parkir yang harus dikelola pemerintah di sekitaran Pasar Kebonkembang tak kurang ada lima titik. Diantaranya blok B2, B1, F, G dan A.

Tetapi pada kenyataannya, kata dia, sebelum dilakukan penertiban, kantong-kantong parkir tersebut dikuasai oleh pihak lain yang disebut tidak memberikan kontribusi apapun kepada Pemkot Bogor melalui Dishub Kota Bogor.

“Tugas kita yang harus mengambil kontribusi tersebut tapi kenyataannya sampai saat ini nol karena yang mengambil orang diluar Dishub. Maka kami datang ke lapangan ingin meluruskan aturan main yang ada,” tutup Yana. (dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *