88 Kades Terpilih Gagal Dilantik Januari

by -

Sebanyak 88 kepala desa (kades) terpilih di 34 kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada Desember lalu terpaksa harus gigit jari, karena sampai saat ini orang nomor satu di desa-desa tersebut tak kunjung dilantik.

BUPATI Bogor, Ade Yasin, menga­takan, rencananya pelantikan 88 kepala desa di 34 kecamatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Se­lasa (26/1). Namun karena satu dan lain, pelantikan tersebut mesti ter­tunda.

”Rencananya pelanti­kan kami gelar pada 26 Januari, karena ada kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jadi, mau nggak mau pelantikan mesti tertunda sampai suasana kondusif,” katanya, Rabu (13/1).­

Ade Yasin mengungkapkan, besar kemungkinan pelanti­kan pemenang pesta demo­krasi tingkat desa tersebut bakal digelar Februari. Meski begitu, ia belum dapat me­mastikan kapan pelantikan tersebut dilakukan. ”Seperti­nya pelantikan kami lakukan Februari ini. Tapi untuk pas­tinya kami belum bisa me­mastikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldy Yushab Fian­syah, meminta kepala desa terpilih bersedia bersabar dan menunggu sementara waktu.

Baca Juga  Ini Visi-Misi Kades Ciseeng

Ia menilai penundaan pe­lantikan dilakukan bukan semata-mata tanpa sebab. Mengingat pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor saat ini cukup mengkhawatirkan. ”Kami minta semuanya ber­sabar ya, karena kondisi pan­demi Covid-19 di Kabupaten Bogor sedang tinggi. Kami minta kondisi seperti ini bisa dimaklumi semuanya,” kata­nya.

Ia berjanji jika sudah ada kepastian soal waktu pelan­tikan, kepala desa terpilih bakal segera diinformasikan di kemudian hari. ”Pokoknya kalau sudah pasti kami langs­ung kabari,”ujarnya.

Sekadar diketahui, Pilkades Serentak digelar 20 Desember 2020 di 88 desa dari 34 keca­matan se-Kabupaten Bogor. Dengan rincian 66 desa yang habis masa jabatannya 2020 dan 22 desa yang berakhir masa jabatannya pada Ja­nuari 2021. Pilkades Serentak tersebut diikuti 753.798 ma­syarakat pemilik hak pilih, dengan 1.612 Tempat Pemun­gutan Suara (TPS) dengan anggaran pelaksanaan Rp22,6 miliar.

Baca Juga  Peserta Seminar di Babakanmadang Diperiksa Polisi

Selain itu, Pemkab Bogor saat ini sudah memiliki Pera­turan Daerah (Perda) Perang­kat Desa untuk mengatur sistem kerja desa agar lebih maksimal.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengatakan, perda tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan penyelenggaraan pemerin­tah yang baik. ”Apalagi, perda perangkat desa ini bertujuan menciptakan iklim pemerin­tahan daerah yang baik sam­pai tingkat desa demi mewu­judkan Kabupaten Bogor yang lebih baik lagi,” katanya, belum lama ini.

Diciptakannya perda pe­rangkat desa, bertujuan men­gatur soal perangkat desa dalam peraturan daerah ter­sendiri dalam mendukung kepala desa menyelenggara­kan pemerintahan desa. ”Walau bagaimanapun pembangunan desa sangat berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bogor. Makanya penting ki­ranya pemerintahan di desa kita memperhatikan kese­jahteraan masyarakat,” ung­kapnya. (ogi/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *