Ada Kejanggalan dalam Pengadaan Alkes RS Lapangan

by -

METROPOLITAN – Balada Ke­jaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor yang membidik penggunaan ang­garan Dana Sisa Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembangunan RS La­pangan sebesar Rp20 miliar mema­suki babak baru.

Informasi yang dihimpun Metropolitan dari berba­gai sumber, banyak kejanggalan dalam proses pembangunan RS Lapangan. Ya, salah satunya dari segi administratif yang dilakukan Badan Penanggulangan Ben­cana Daerah (BPBD) Kota Bogor sebagai pengguna ang­garan.

Saat ini Kejari Kota Bogor melalui Kasi Perdata Tata Usaha Negara (Datun) mulai memberikan pendampingan hukum kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor.

”Jadi terkait pendamping­an RS Lapangan, Datun Ke­jari Kota Bogor mendampingi RSUD Kota Bogor. Sebab, permohonan pendamping­annya oleh RSUD Kota Bogor,” ungkap Kasi Datun Kejari Kota Bogor, Rangga Adek­resna, kepada Metropolitan, Kamis (21/1).

Namun, Rangga memapar­kan, pendampingan yang diberikan sebatas Yuridis Normatif. Di mana RSUD Kota Bogor diminta melaku­kan kegiatan sebagaimana ketentuan perundang-un­dangan dan tertib adminis­trasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Baca Juga  Bulan Depan Satu Juta Warga Bogor Divaksin

”Sejauh yang kita dampingi berdasarkan surat permo­honan yang masuk, tidak ada pembangunan fisik, yang ada cuma pengadaan alkes, ”te­rangnya.

Sebelumnya, Pejabat Pem­buat Komitmen (PPK) Pembangunan RS Lapangan, Ari Priyono, angkat suara terkait ramainya pemberi­taan soal Kejari Kota Bogor yang mengeker pembangu­nan RS Lapangan dan peng­adaan alat kesehatan.

Menurut Ari, DSP BNPB sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor untuk membangun RS La­pangan sudah sesuai aturan main. ”Kami mekanismenya menggunakan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam penanggu­langan penanganan darurat,” ujar Ari kepada Metropolitan, Rabu (20/1).

Ari mengungkapkan, dana DSP dari BNPB ini bukan hanya untuk pembangunan RS Lapangan, tapi juga tem­pat isolasi mandiri. Jika me­nelisik anggaran yang sudah digunakan, sisa anggaran untuk penunjukan tempat isolasi mandiri di hotel, maka tersisa Rp4 miliar.

Baca Juga  Telat Urus Izin HO, Pengelola BNR Bebas Denda

”Kami mendapat dana dari BNPB. Dana siap pakai diperuntukkan pembangunan rumah sakit lapangan dan tempat isolasi mandiri di Kota Bogor,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Ward­hana, mengapresiasi langkah yang diambil Kejari Kota Bogor untuk mengawasi peng­gunaan anggaran pembangu­nan RS Lapangan di GOR Pajajaran.

”Saya mengapresiasi lang­kah kejaksaan. Sebab, setiap lembaga punya tupoksi masing-masing. Kita semua ikut mengawasi pelayanan yang dilakukan pemerintah. Saling mengingatkan dan memberikan masukan,” ka­tanya.

Politisi Golkar ini mengung­kapkan, dalam era digital dan keterbukaan informasi ini, memang ada baiknya jika masyarakat bisa mengakses informasi yang bersifat sen­sitif, seperti pembangunan RS Lapangan ini. Sehingga ia menganjurkan kepada pihak BPBD, RSUD Kota Bo­gor dan PPK RS Lapangan bisa terbuka agar tidak ada kesalahan dalam penggu­naan anggaran ini.

Baca Juga  RS Lapangan Diresmikan, Pasien Covid-19 Luar Kota Bogor Dijatah 20 Tempat Tidur

”Dalam era keterbukaan seperti sekarang, ada baiknya keterbukaan dalam hal peng­gunaan anggaran. Mungkin mereka sedang menyiapkan informasi anggaran tersebut, tapi baiknya terbuka secara utuh,” ungkapnya.(dil/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *