Baru 10 Persen Nakes Kota Bogor Dapat Vaksin Tahap Pertama

by -

METROPOLITAN.id – Target Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyelesaikan vaksinasi dalam dua pekan, nampaknya bakal meleset.

Sepekan sejak vaksinasi tahap pertama di Kota Bogor dimulai, baru 1.432 tenaga kesehatan (nakes) yang mendapatkan vaksin sinovac. Padahal, target awal jumlah nakes yang divaksin sebanyak 9.150. Artinya, baru setara 10 persen dari target nakes yang mendapat vaksin.

Wali Kota Bogor, Bima Arya juga menargetkan seharusnya pekan ini proses vaksinasi sudah mencapai 50 persen.

Melesetnya target vaksinasi ini disebutnya terjadi lantaran menurut sulitnya nakes untuk mendaftar ulang melalui website pemerintah pusat atau menerima pesan singkat (SMS blast).

“Nakes kita ada yang belum menerima sms blast, belum direspon, sulit mengakses aplikasi Peduli Lindungi,” katanya, Kamis (21/1).

Baca Juga  Warga Persoalkan IMB

Bima menambahkan, saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menganggapi permasalah itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengakui secara teknis ada keterlambatan target dari yang seharusnya sudah mencapai 50 persen.

“Vaksinasi Kota Bogor berjalan lamban karena terkendala sistem daring yang dibuat pemerintah pusat,” kata Retno.

Menurutnya, sekitar sembilan ribu penerima vaksin terdaftar diambil dari data pusat, selanjutnya para penerima vaksin akan menerima sms blas. Dari tahap sms blast itu saja, belum semua nakes menerima.

Setelah menerima sms blas, kata dia, kendala kedua para penerima vaksin yakni kesulitan login akses Pedulilindungi.id, untuk para nakes mendapatkan lokasi, hingga waktu penentuan vaksin.

Baca Juga  Petani Bogor 'Banjir' Bantuan dari Kementerian

“Setelah saya konsultasikan ke pusat, Kemenkes juga menerima keluhan hampir sama di berbagai daerah,” papar Retno.

Pemerintah pusat pun berjanji akan memperbaiki sistem itu dalam beberapa hari. Sebab, sambung dia, pemerintah daerah tidak bisa melakukan vaksin tanpa sistem manual, lantaran laporan vaksinasi harus terekam secara sistem.

“Maunya kita manual saja, tapi tidak bisa, karena harus tersistem. Bila tidak tersistem maka vaksin kiriman tahap dua tidak akan diberikan sesuai kebutuhan,” pungkas mantan wakil direktur RSUD Kota Bogor itu. (dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *