Bikin Kumuh JPO di Bogor, Spanduk Parpol Nggak Hasilkan PAD

by -
Kondisi JPO di salah satu jalan di Kota Bogor yang terlihat kumuh karena dipenuhi spanduk liar. (FOTO:Varel-Magang/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Spanduk yang terpajang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Bogor, nyatanya bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor dan masuk ke pendapatan reklame.

Hanya saja, bagi spanduk yang saat ini terpasang pada JPO di Bogor, contohnya di JPO Jalan Kapten Muslihat-Stasiun Bogor, didominasi oleh spanduk partai politik. Sehingga spanduk tersebut tidak bisa ditarik pajak.

“Kalau itu kan spanduk partai ya, nah itu izinnya di Kesbangpol dan tidak bisa kita tarik pajaknya,” kata Kepala Bidang Penagihan dan Penindakan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Anang Yusuf, kepada Metropolitan.id, Selasa (12/1).

Lebih lanjut, Anang mengakui jumlah spanduk yang mengiklankan partai politik atau organisasi masyarakat yang non-komersil lebih banyak di Kota Bogor. Hanya saja, sayangnya spanduk atau reklame tersebut tidak bisa dikenakan pajak.

Baca Juga  Wajib Dua Kali Disuntik Vaksin, Ini Kata Dinkes Kota Bogor

“Karena mereka bukan bisnis ya tidak bisa dikenakan pajak. Kecuali dia spanduk bisnis, baru bisa dikenakan pajaknya,” jelas Anang.

Meski tidak menghasilkan pajak, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame, pemohon pemasang spanduk atau reklame sendiri harus mengantongi izin berupa Izin Pemasangan Reklame (IPR) yang dikeluarkan oleh Walikota.

Anang pun menjelaskan kalau IPR memiliki jangka waktu satu bulan untuk yang tidak permanen dan satu tahun untuk yang permanen.

“Nah untuk kasus yang JPO ini, kita akan cek dulu apakah izinnya masih berlaku atau tidak. Kalau sudah tidak ada izinnya ya kita cabut,” jelas Anang.

Sekadar diketahui, pada 2020, PAD dari sektor reklame mencapai Rp8,8 miliar, melebihi target yang dipatok sebesar Rp6,3 miliar.

Baca Juga  Bima: Ingin Cerdas Siswa Harus Konsumsi Makanan Yang Bergizi

Sebelumnya, Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di jalan-jalan protokol Kota Bogor, kian memprihatinkan. Terlebih JPOJalan Kapten Muslihat atau yang lebih dikenal dengan Jembatan Stasiun Bogor.

Selain menjadi tempat gembel dan pengemis (Gepeng), keberadaan spanduk-spanduk juga menambah kesan kumuh.

Pada badan JPO tersebut, tertutupi oleh spanduk-spanduk partai politik yang menghalanginya pandangan pengguna jembatan dan kondisi di dalam jembatan.

Menanggapi banyaknya spanduk yang terpasang di JPO, Kepala Seksi Teknik Prasarana dan Alat Penerangan Jalan (APJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor R. Ahmad Mulyadi mengaku akan berkordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengecek perizinan spanduk tersebut.

Baca Juga  Capaian Vaksin Kota Bogor Tembus 100,4 Persen

“Kita akan cek dulu izinnya. Kalau tidak ada, akan kita copot,” katanya kepada Metropolitan.id, Selasa (12/1).

Lebih lanjut, Mulyadi menerangkan pemasangan spanduk di JPO tidak diperbolehkan. Sebab, jika mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2015, tentang penyelenggaraan reklame, ayat empat pasal 12 berbunyi pemasangan reklame harus memperhatikan estetika.

“Jadi memang diaturannya itu tidak boleh. Apalagi menghalangi pandangan pengguna JPO,” pungkasnya.(dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *