Dewan Ikut Pelototi Penggunaan Anggaran RS Lapangan

by -

METROPOLITAN – Pasca Kejaksa­an Negeri (Kejari) Kota Bogor men­gungkapkan soal pemantauan terhadap penggunaan anggaran Dana Sisa Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang digunakan untuk pembangunan RS Lapangan, Pejabat Pembuat Ko­mitmen (PPK) pembangu­nan RS Lapangan, Ari Priyono, angkat suara.

Menurut Ari, DSP BNPB se­besar Rp20 miliar yang di­alokasikan ke Badan Penang­gulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor untuk membangun RS Lapangan sudah sesuai aturan main. ”Kami mekanismenya meng­gunakan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam penanggulangan penanganan darurat,” ujar Ari kepada Metropolitan, Rabu (20/1).

Ari mengungkapkan, dana DSP dari BNPB ini bukan hanya untuk pembangunan RS Lapangan, tapi juga tem­pat isolasi mandiri. Jika me­nelisik anggaran yang sudah digunakan, sisa anggaran untuk penunjukan tempat isolasi mandiri di hotel, maka tersisa Rp4 miliar. ”Kami mendapat dana dari BNPB. Dana siap pakai dip­eruntukkan pembangunan rumah sakit lapangan dan tempat isolasi mandiri di Kota Bogor,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Ward­hana, mengapresiasi langkah yang diambil Kejari Kota Bogor untuk mengawasi peng­gunaan anggaran pembangu­nan RS Lapangan di GOR Pajajaran. ”Saya mengapre­siasi langkah kejaksaan. Se­bab, setiap lembaga punya tupoksi masing-masing. Kita semua ikut mengawasi pelayanan yang dilakukan pemerintah. Saling meng­ingatkan dan memberikan masukan,” katanya.

Politisi Golkar ini mengung­kapkan, dalam era digital dan keterbukaan informasi ini, memang ada baiknya jika masyarakat bisa mengakses informasi yang bersifat sen­sitif, seperti pembangunan RS Lapangan ini. Sehingga ia menganjurkan kepada pihak BPBD, RSUD Kota Bo­gor dan PPK RS Lapangan bisa terbuka agar tidak ada kesalahan dalam penggu­naan anggaran ini.

Baca Juga  RS Lapangan Diresmikan, Pasien Covid-19 Luar Kota Bogor Dijatah 20 Tempat Tidur

”Dalam era keterbukaan seperti sekarang, ada baiknya keterbukaan dalam hal peng­gunaan anggaran. Mungkin mereka sedang menyiapkan informasi anggaran tersebut, tapi baiknya terbuka secara utuh,” ungkapnya.

Lebih lanjut Eka mengaku akan mencoba ikut menga­wal penggunaan anggaran yang cukup fantastis sesuai tupoksinya sebagai DPRD. ”Ketika kami diberikan ke­wenangan amanah menjadi DPRD melekat dalam diri kami fungsi pengawasan. Kalau masyarakat memang membutuhkan informasi itu kami akan mendorong agar semuanya bisa transparan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Cakra Yudha, mengatakan, jajaran intelijen kejaksaan, khusus­nya di daerah, harus aktif melakukan monitoring dan mengawasi refocusing ke­giatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBN mau­pun ABPD. “Jadi, di sini fungsi kami untuk menga­wasi itu, sesuai arahan Jaksa Agung Muda Intelijen,” ka­tanya.

Baca Juga  Kasus Covid-19 di Kota Bogor Meningkat, RS Lapangan Hampir Penuh

Sementara itu, Kepala Ba­dan Penanggulangan Ben­cana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Priyatnasyam Syah, menyebutkan, pihaknya su­dah menggunakan anggaran Dana Sisa Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai atu­ran yang ada. “Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu sudah sesuai yaitu dari BPBD,” ujarnya.

Memang, sambung dia, untuk pembangunan dan pengadaan alat kesehatan serta penyediaan tenaga kesehatan, pihaknya meng­gandeng Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. “Ini kan penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan dan rekrutmennya dari RSUD. Tapi bentuknya kerja sama atau bagaimana, saya tidak hafal,” paparnya.

Anggaran DSP yang dige­lontorkan BNPB ke Kota Bogor sebesar Rp20 miliar memang baru terserap Rp16 miliar untuk pembangunan RS Lapangan. Namun, Pri­yatna mengungkapkan bahwa ia mengajukan perpanjangan penggunaan anggaran sam­pai akhir tahun nanti. “Jadi, penggunaan anggaran sudah diperpanjang sampai akhir tahun dan laporan kita sam­paikan setiap bulan,” terang­nya.

Terpisah, Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir, menuturkan, ang­garan sebesar Rp20 miliar dari BNPB belum ada yang dicairkan. ”Jadi, masih me­kanisme administrasi, belum ada yang dibayarkan,” ung­kapnya.

Baca Juga  Kota Bogor Resmikan RS Lapangan, RK Wanti-wanti Soal Ini

Prosedur pembuatan RS Lapangan sendiri, sambung Ilham, merupakan salah satu langkah menanggulangi outbreak pandemi Covid-19 di Kota Bogor. Di mana Bed Occupancy Rate (BOR) harus bisa tetap berada di titik aman. Bahkan untuk pembangunannya sendiri, sambung Ilham, sudah mendapat izin dari wali kota Bogor melalui SK Satgas Covid-19. ”Jadi, kita dianjur­kan menggunakan gedung pemerintahan dan tujuannya bagus. Kita mau efektif dan efisien, maka kita pilih tem­pat di Dispora,” ujar Ilham.

Keberadaan pihak RSUD dan Dinas Kesehatan dalam pembangunan RS Lapangan sendiri, tambah Ilham, hanya sebagai masinis lantaran diminta tolong BNPB untuk membantu. Untuk memak­simalkan pembangunan di RS Lapangan sendiri, sam­bung Ilham, pihaknya meng­gunakan teknologi di RSUD Kota Bogor agar anggaran yang digunakan tidak ter­lalu besar. ”Kalau dari swas­ta satu tempat tidur itu Rp50 juta, ya mana bisa. Makanya kita buat pakai teknologi RSUD dengan sewa lift dan sebagainya, habis lah Rp800 juta-an. Ini kan murah se­kali, kemudian sisanya untuk alat kesehatan, obat-obatan, hazmat untuk tiga bulan dan diperuntukkan kepada 227 pegawai,” pungkasnya. (dil/c/ mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *