Hadirkan Saksi JPU, PN Bogor Gelar Sidang Pemalsuan Berkas Izin RS Graha Medika

by -

METROPOLITAN.id – Pengadilan Negeri (PN) Bogor kembali menggelar sidang lanjutan perkara pemalsuan surat dan penipuan, dengan terdakwa Fikri Salim dan Rina Yuliana, Rabu (13/01). Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Arya Putra Negara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua orang saksi yang mengikuti sidang secara daring.

Para terdakwa mengikuti sidang via daring dari tempat berbeda, sedangkan kuasa hukum kedua terdakwa dihadirkan di persidangan.

Saksi pertama yang dihadirkan jaksa yakni Warsono dari RS Jakarta Medikal Center dan Muhamad Syahrofi, Konsultan dari PT Kreasi Cemerlang Nusantara yang ditugaskan membuat kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin).

Dalam kesaksiannya, Warsono mengaku memberikan Surat Keputusan (SK) terhadap Fikri Salim untuk mengurus proyek, mulai pengurusan izin hingga pembangunan gedung RS Graha Medika Bogor di Jalan Abdulah Bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Di depan majelis hakim, Warsono menyebut bahwa PT Jakarta Medika tidak memberikan SK ke orang untuk mengurus pembangunan RS Medika Bogor selain kepada Fikri Salim.

Baca Juga  Menang Pra Peradilan, Gugatan Pemohon Kasus Investasi Bodong di Bogor Dikabulkan Hakim

“Sebelumnya, kami ke balai kota (Bogor) untuk minta arahan mengenai pengurusan izin untuk RS Graha Medika Bogor. Dalam proses pembuatan izin tidak diperkenankan menggunakan jasa pihak lain. Tetapi harus diurus langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor,” papar Warsono.

Saat ditanya perihal biaya untuk proses perizinan RS Graha Medika Bogor, Warsono menuturkan bahwa PT Jakarta Medika mengeluarkan dana sebesar Rp1,1 Miliar yang dicairkan secara bertahap.

“Ya, teknis pencairan dananya dengan mengajukan dengan berkas pengajuan dari Junaidi ke Samsudin di PT Jakarta Medika. Untuk pengeluaran harus ada tandatangan dari Prof Lucky Azizah,” ungkapnya.

Mengenai SK pengurusan izin kepada Fikri Salim diperkuat dengan bukti berkas SK Direksi PT Jakarta Medika, keputusan penujukan Fikri Salim untuk mengurus proyek RS Graha Medika Bogor yang ditunjukan oleh JPU dalam layar elektronik kepada Majlis Hakim.

“PT Muhamad belum memiliki uang sehingga pembangunan RS Graha Medika dibiaya PT Jakarta Medika. Tetapi perizinan yang diurus Fikri tidak ada yang keluar, karena dari rencana membangun 7 lantai izin yang keluar hanya 4 lantai dan dua basemen,” jelasnya.

Baca Juga  Alami Penurunan Fighting Spirit Marcus/Kevin

Saat diberi kesempatan oleh majelis hakim, Penasehat Hukum Fikri Salim, Muhib mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saksi, diantaranya tentang kesesuaian siteplan RS dan pernah tidaknya mengecek proyek RS Graha Medika Bogor. Hal itu langsung dijawab oleh saksi melalui daring.

“Saya pernah ke proyek dan banyak barang bekas yang digunakan dalam pembangunan. Bangunan sekarang baru mencapai 70 persen. Masih banyak yang bocor, makanya sampai sekarang belum buka,” jelas saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa Fikri Salim mengaku ada keberatan.

“Saya keberatan pak hakim karena Saksi Warsono banyak mengaku tidak tahu apa-apa,” jelas Fikri.

Sementara terdakwa Rina Yuliana mengaku tidak ada keberatan.

“Tidak yang mulia. Terima kasih,” kata Rina.

Sementara saksi Muhamad Syahrofi mengatakan, dirinya dikontak oleh terdakwa Rina Yuliana dan diminta membuat kajian Amdal Lalin untuk pembangunan RS Graha Medika Bogor dengan berkas siteplan bangunan empat lantai dua basemant.

Baca Juga  PN Bogor Canangkan Zona Integritas

Untuk jasa pembuatan Amdal Lalin, saksi mengajukan penawaran sebesar Rp60 Juta, namun ditawar dan disepakati dengan harga Rp55 juta dengan dua kali pembayaran. Untuk data sekunder antara lain siteplan, izin lokasi dikirim terdakwa Rina dikirim via email.

“Pembayaran dilakukan dua tahap yang mulia, pertama Rp27,5 juta di transfer Rina pada tahun 2016 dan pembayaran kedua setelah rekom selesai September 2016 dibayar cash di Simpang Yasmin Bogor,” kata saksi.

Sementara JPU menunjukan berkas pengeluaran uang berupa kwitansi untuk pembayaran jasa pembuatan Amdal Lalin sebesar Rp100 juta. Dan itu dibantah oleh saksi.

“Itu tidak benar yang mulia” ujarnya.

Atas keterangan saksi Muhamad Syahrofi kedua terdakwa mengaku tidak keberatan.

“Karena saya tidak kenal, jadi tidak ada keberatan,” kata Fikri.

Ditimpal oleh Rina usai diberi kesempatan oleh Majlis hakim untuk menyampaikan keberatan.

“Tidak ada pak hakim, pekerjaan selesai,” singkat Rina. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *