Hibah Pariwisata buat Resto dan Hotel di Kota Bogor Hanya Terserap 45 Persen

by -

METROPOLITAN.id – Hibah bantuan untuk sektor pariwisata yang diberikan pemerintah pusat untuk Kota Bogor yang jumlahnya mencapai Rp73 miliar, nampaknya tidak dapat terserap 100 persen.

Dari jumlah itu, sebesar 70 persen atau setara Rp51 miliar, diberikan untuk hotel dan restoran. Sedangkan 30 persen lainnya disalurkan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyokong pariwisata.

Sayangnya, dari alokasi anggaran untuk hotel dan restoran yang sebesar Rp51 miliar, diperkirakan hanya terserap 45 persen saja. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman.

Ia mengatakan, hal itu terjadi karena ada banyak kendala dalam pengalokasian dana hibah itu. Misalnya adanya persyaratan tertentu seperti TDUP, masih beroperasi pada 2020, besaran kontribusi pajak hingga KLBI.

Baca Juga  Produksi Manisan hingga Keripik Singkong Balado

“Untuk alokasi hibah yang tersalurkan ke hotel dan restoran sekitar 45 persen per 31 Desember lalu,” katanya kepada Metropolitan.id, Minggu (3/1).

Namun Atep belum bisa menjabarkan soal serapan anggaran bantuan pada sisa 30 persen atau setara Rp22 miliar yang tersebar di beberapa OPD Pemkot Bogor.

“Untuk keseluruhan dana hibah pariwisata yang terserap saya belum dapat data akhir. Baru minggu depan dikonsolidasikan,” ungkapnya.

Meski tidak dapat terserap secara maksimal, mantan camat Bogor Utara itu menilai bantuan yang diberikan pemerintah pusat pada kuartal terakhir 2020 ini sangat membantu pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata.

Sehingga ia berharap, ika ada program yang sama di tahun 2021, pemerintah pusat bisa memberika/ petunjuk teknis dan keleluasaan waktu dalam penggunaan anggaran.

Baca Juga  Gandeng Kampus di Bogor, Perumda Tirta Pakuan Bakal Kembangkan Dua Anak Perusahaan

“Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian terkait agar rumusan maupun skema nya lebih adaptif, akomodatif dan mempertimbangkan karakteristik serta kondisi faktual di daerah. Terus waktu yang diberikan bagi pemda untuk mengelola agar lebih leluasa dan lebih panjang, tidak seperti kemarin di akhir tahun anggaran dan sangat mepet,” pungkasnya. (dil/b/ryn) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *