METROPOLITAN – Proses pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor awal 2020 terus berjalan. Kini pembangunan huntap yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat tersebut diperkirakan selesai pertengahan 2021.
Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Irma, menuturkan, saat ini pembangunan huntap dari pemerintah pusat sedang berlangsung. Pembangunan huntap tersebut dilakukan di dua lokasi terpisah, yakni di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg dan Desa Urug, Kecamatan Sukajaya.
”Pembangunan ini dilakukan pemerintah pusat sejak akhir 2020 dan baru akan selesai pertengahan hingga akhir 2021. Jadi, pembangunannya dilakukan secara multiyears atau berkelanjutan,” katanya.
Untuk pembangunan huntap di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, pemerintah pusat membangun 205 unit huntap. Sementara di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, pemerintah pusat membangun 358 huntap. ”Untuk pembangunan huntap di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, pembangunannya sudah mencapai 62 persen. Kalau di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, update-nya sekitar 30 persen,” bebernya.
Irma membenarkan jika jumlah huntap tersebut masih kurang dari kebutuhan lantaran jumlah Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana mencapai hampir 2.000 KK. ”Memang masih kurang, tapi kan kami terus berusaha melakukan pembangunan huntap secara bertahap,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemkab Bogor saat ini tengah mengajukan permohonan pembangunan 500 huntap kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 500 huntap kepada pemerintah provinsi dan 500 huntap lainnya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).
Saat disinggung soal kapan pembangunan tersebut bisa rampung, pihaknya mengaku tidak bisa memberikan komentar banyak mengenai ini. Sebab, pembangunan huntap ini bakal dikerjakan pemerintah pusat. ”Kami belum bisa pastikan kapan selesainya, karena yang mengerjakan langsung dari pemerintah pusat. Kami Pemkab Bogor hanya menyediakan lahan,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan, bantuan 563 huntap dari pemerintah pusat dinilai belum bisa menutupi kebutuhan huntap bagi korban bencana. Sebab, setidaknya ada sekitar 2.000 KK yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. ”Huntap dari pemerintah pusat kan jumlahnya 563. Sedangkan masyarakat yang terdampak ada sekitar 2.000 KK. Tentunya ini masih jauh dari kebutuhan,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengawal proses pembangunan 563 huntap di dua lokasi tersebut. Ia juga meminta Pemkab Bogor terus menjalin komunikasi dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk memastikan adanya bantuan huntap tambahan.
Sebab, jika pembangunan huntap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, hal tersebut cukup memberatkan. Terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. ”Secara umum saya apresiasi. Tapi kan tetap, jumlah itu masih kurang. Makanya saya minta Pemkab Bogor terus menjalin komunikasi dengan pusat dan provinsi kaitan huntap ini,” tutupnya. (ogi/a/mam/py)
