Huntap di Cigudeg-Sukajaya Selesai Pertengahan Tahun

by -

METROPOLITAN – Proses pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor awal 2020 terus berjalan. Kini pembangunan huntap yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat tersebut diperkirakan selesai pertengahan 2021.

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Irma, menuturkan, saat ini pembangunan huntap dari pemerintah pusat sedang berlangsung. Pembangunan huntap tersebut dilakukan di dua lokasi terpisah, yakni di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg dan Desa Urug, Kecamatan Sukajaya.

”Pembangunan ini dilakukan pemerintah pusat sejak akhir 2020 dan baru akan selesai pertengahan hingga akhir 2021. Jadi, pembangunannya dilakukan secara multiyears atau berkelanjutan,” katanya.

Untuk pembangunan huntap di Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, pe­merintah pusat membangun 205 unit huntap. Sementara di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, pemerintah pusat membangun 358 huntap. ”Untuk pembangunan huntap di Desa Sukaraksa, Kecama­tan Cigudeg, pembangunan­nya sudah mencapai 62 per­sen. Kalau di Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, upda­te-nya sekitar 30 persen,” bebernya.

Irma membenarkan jika jumlah huntap tersebut masih kurang dari kebutuhan lan­taran jumlah Kepala Kelu­arga (KK) terdampak ben­cana mencapai hampir 2.000 KK. ”Memang masih kurang, tapi kan kami terus berusaha melakukan pembangunan huntap secara bertahap,” ung­kapnya.

Baca Juga  Hindari Gundukan Pasir, Angkot Cigudeg Terbalik

Sementara itu, Pemkab Bo­gor saat ini tengah mengaju­kan permohonan pembangu­nan 500 huntap kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 500 huntap kepada pemerintah provinsi dan 500 huntap lainnya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ke­men-PUPR).

Saat disinggung soal kapan pembangunan tersebut bisa rampung, pihaknya mengaku tidak bisa memberikan kom­entar banyak mengenai ini. Sebab, pembangunan huntap ini bakal dikerjakan pemerin­tah pusat. ”Kami belum bisa pastikan kapan selesainya, karena yang mengerjakan langsung dari pemerintah pusat. Kami Pemkab Bogor hanya menyediakan lahan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan, bantuan 563 huntap dari pemerintah pusat dinilai belum bisa menutupi kebu­tuhan huntap bagi korban bencana. Sebab, setidaknya ada sekitar 2.000 KK yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. ”Huntap dari pemerintah pusat kan jumlahnya 563. Sedangkan masyarakat yang terdampak ada sekitar 2.000 KK. Tentu­nya ini masih jauh dari ke­butuhan,” katanya.

Baca Juga  Fokus Konversi Angkot

Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Bogor menga­wal proses pembangunan 563 huntap di dua lokasi tersebut. Ia juga meminta Pemkab Bo­gor terus menjalin komuni­kasi dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk memastikan adanya bantuan huntap tambahan.

Sebab, jika pembangunan huntap dibebankan pada Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Daerah (APBD) Kabu­paten Bogor, hal tersebut cukup memberatkan. Terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. ”Se­cara umum saya apresiasi. Tapi kan tetap, jumlah itu masih kurang. Makanya saya minta Pemkab Bogor terus menjalin komunikasi dengan pusat dan provinsi kaitan huntap ini,” tutupnya. (ogi/a/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *