Jawab Somasi Kedua, Ketua DPC Demokrat Kota Bogor Dodi Setiawan Ancam Lapor Balik Ryan Syarief

by -

METROPOLITAN.id – Ketua DPC Demokrat Kota Bogor Dodi Setiawan melalui kuasa hukumnya, Dwi Arsywendo menjawab surat somasi kedua yang dilayangkan Ryan Syarief.

Surat somasi berisi tentang adanya dugaan pemalsuan SK Kepengurusan DPC Demokrat periode 2018 sampai 2023.

“Iya betul ketua DPC Demokrat sudah mengirimkan jawaban somasi kepada Ryan melalui kuasa hukumnya yaitu Jajang Furkon,” kata Dwi Arsywendo.

Menurutnya, isi jawaban dari surat somasi lebih kepada bahwa permasalahan yang ditulis dalam somasi saudara Ryan itu tidak benar dan tidak ada pemalsuan SK.

“Pada dasarnya ga ada pemalsuan surat (SK). Dan itu merupakan human eror aja, karena staff DPC waktu itu salah memasukan lampiran SK nya. Lampiran yang dimasukan itu merupakan masih SK Ketua Formatur. Nama Ryan Syarief pun tidak ada karena saudara Ryan menyatakan pengunduran diri kepada staff DPC tersebut,” ucapnya.

Soal rencana pihak Ryan Syarief akan melaporkan persoalan ini ke ranah hukum, Dwi mempersilahkan. Karena, pihaknya akan kooperatif jika memang ada laporan ke pihak kepolisian. “Yah silahkan saja itu mah hak dari saudara Ryan, kami pun akan kooperatif kalo memang ada laporan polisi,” imbuh Dwi.

Baca Juga  AKKI Bangun Sinergitas Pelaku Jasa Konstruksi Se-Kota Bogor

“Yang pasti, kita juga akan melaporkan saudara Ryan terkait penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik ketua DPC yang dilakukan oleh saudara Ryan kepada ketua DPC di dalam grup Whatsapp DPC Demokrat Kota Bogor. Dan kita sudah ada bukti-buktinya semua,” bebernya.

“Selain kepada pihak kepolisian kita juga akan melaporkan atas tindakan dia (Ryan) tersebut ke mahkamah partai Demokrat,” ujar Dwi.

Menanggapi itu, kuasa hukum Ryan Syarief, Jajang Furkon mempersilahkan Ketua DPC Demokrat Kota Bogor, Dodi Setiawan untuk melaporkan persoalan ini. Karena, itu merupakan hak setiap orang dalam membela kepentingan hukum masing-masing.

“Nggak terlalu penting menanggapi jawaban somasi dan somasi balik dari pihak pak Dodi, karena kita sudah melayangkan somasi kedua dan terakhir. Tinggal kita diadu aja di pengadilan nanti. Kami membuka LP dugaan pemalsuan, kalau pun ada contra lapor itu hak nya mereka,” katanya.

Baca Juga  3.058 Calon Pdb Daftar Ke Smpn Di Kota Bogor

Diberitakan sebelumnya, konflik antara Ryan Syarief yang diwakili JP Wiranta dengan Ketua DPC Demokrat Dodi Setiawan, rupanya berlanjut dengan dilayangkannya surat somasi kedua oleh kuasa hukum dari JP Wiranta, Jajang Furqon.

Ia menilai dilayangkannya surat somasi kedua ini merupakan batas terakhir dari pihaknya kepada ketua DPC Demokrat agar mempertanggungjawabkan adanya dugaan pemalsuan SK Kepengurusan DPC Demokrat periode 2018 sampai 2023.

”Somasi kedua sudah dilayangkan dan tembusan sampai ke DPP Demokrat. Karena ini kan menyangkut adanya dugaan membatik lampiran SK tanpa sepengetahuan DPP,” kata Jajang kepada Metropolitan, Selasa (5/1).

Jajang mengungkapkan, pada 10 Januari pihaknya akan membuat laporan polisi terkait dugaan pemalsuan tanda tangan di SK Kepengurusan DPC Demokrat. ”Kita mau adukan dugaan pemalsuan 263 KUHP dan junto pasal 55, karena diduga tidak mungkin dilakukan sendirian, tapi ada orang yang ikut berperan,” ujarnya.

Meski nantinya pihaknya memaafkan ketua DPC Demokrat Dodi Setiawan atas tindakan yang sudah dilakukannya, Jajang mengungkapkan jika proses hukum akan terus berjalan. Hal itu agar Dodi mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dilakukannya dengan mencoret nama kliennya dari daftar kepengurusan DPC Demokrat Kota Bogor.

Baca Juga  Bima-Dedie untuk Bersihkan LGBT dan Tekan Perceraian di Kota Bogor

”Klien saya secara hukum dirugikan kehormatan, harga diri dan imaterilnya. Dengan dipalsukan itu nama dia jadi nggak ada, padahal di SK DPP nama dia ada. Jadi intinya tetap pingin memproses komunikasi dan sebagainya. Walau nanti dimaafkan klien saya, proses tetap berjalan,” tegas Jajang.

Perihal adanya isu yang mengatakan kalau pihaknya sudah mengundurkan diri dari DPC Demokrat, Jajang menilai isu tersebut mengada-ada. Sebab yang namanya pengunduran diri harus dilakukan secara formil, yaitu melalui surat yang ditujukan kepada DPP, bukan sekedar pengunduran diri kepada staf di DPC Demokrat Kota Bogor.

”Secara lisan maupun tertulis, klien saya tidak pernah mengundurkan diri. Ini kan alasannya Pak Dodi mengundurkan diri melalui staf DPC. Memangnya staf DPC punya wewenang apa. Sudah bilang lisan, lewat staf pula, itu mengada-ada,” terangnya. (rez/ryn) 

Leave a Reply

Your email address will not be published.