Kegiatan Dibatasi, Sehari Pasien Bertambah 70 Orang

by -

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi mene­rapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) per Senin (11/1) hingga Senin (25/1). Berbagai pembatasan kembali di­perketat usai kasus Covid-19 di Kota Bogor terus melonjak bahkan hingga Minggu (10/1) sudah me­nembus 6.136 kasus.

“Kenapa PPKM? Kasus Covid-19 di Kota Bogor masih jauh dari aman terkendali. Per hari muncul 70 kasus, ICU 100 (bed) penuh, fasilitas iso­lasi sudah 82 persen penuh. itu jauh dari standar WHO,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, Senin (11/1).

Pembatasan ini pun, lanjut Bima, tak hanya terjadi di Kota Bogor, me­lainkan di Jawa dan Bali. Sehingga kebijakan dari pemerintah pusat itu pun diterapkan di Jawa-Bali. “Kita wajib mengamankan kebijakan itu untuk dilaksanakan,” tuturnya.

Bima Arya menegaskan, saat ini Pemkot Bogor tengah memper­kuat pembangunan dan pemanfaatan Rumah Sakit (RS) Lapangan di kawasan GOR Pajajaran. Ia bahkan menyebut banyak pasien Covid-19 yang meninggal lantaran hanya bisa dirawat mandiri di rumah masing-masing. ­

Baca Juga  Pesan Dokter setelah Pasang Ring Jantung

Selain RS Lapangan, pihaknya juga mengupayakan hotel di Kota Bogor untuk jadi fasilitas perawatan pasien Covid-19 berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG). Namun itu bukan perkara mudah. Sebab, Bima mengakui masih ada ketakutan hotel-hotel bila nanti jadi pusat isolasi pasien Covid-19.

“Kita upayakan satu hotel untuk OTG. Tapi kendalanya, hotel banyak yang mundur. Sudah ada tiga (hotel) mengaju­kan, tapi akhirnya mundur lagi. Pertimbangannya soal keamanan hingga soal imejnya. Takut imejnya jelek setelah nanti Covid-19 berakhir ka­rena pernah dipakai pasien Covid-19,” tegasnya.

Ia menegaskan, hal itu men­jadi kewajiban Pemkot Bogor dalam mengupayakan kebija­kan tersebut. Bahkan, ia tak segan-segan memberikan re­ward atau kompensasi pada hotel yang mau dijadikan fasi­litas untuk OTG. “Itu tugas pemkot. Ya kalau perlu, kalau takut imejnya turun, harusnya bisa lah nanti (kompensasinya) pemkot kalau ada rapat-rapat ya di hotel yang mau (jadi fa­silitas OTG) itu,” ujar Bima Arya.

Baca Juga  Tim Besutan Ade Yasin Bakal 'Sweeping' Rumah Sakit Swasta

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor, Alma Wiranta Arya, menutur­kan, Surat Edaran (SE) dikelu­arkan sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat demi mengendalikan penye­baran Covid-19 di wilayah Jawa- Bali yang mengalami pening­katan signifikan.

“Ada tujuh poin penting ter­kait PKM, yaitu kegiatan per­kantoran dibatasi sebanyak 25 persen, lalu kegiatan pendidi­kan dilakukan secara online. Ketiga pemenuhan kebutuhan pokok di pasar, toko dan swa­layan tetap berjalan 100 persen,” katanya.

Keempat, sambung dia, ke­giatan di mal buka pukul 08:00 WIB dan tutup pada pukul 19:00 WIB. Sedangkan rumah makan dibatasi kapasitas 25 persen dengan jam operasional sam­pai pukul 22:00 WIB.

“Kemudian kegiatan kon­struksi tetap berjalan 100 per­sen dengan protokol kesehatan. Lalu, kegiatan ibadah dibatasi kapasitas 50 persen dengan protokol kesehatan dan terakhir menghentikan sementara ke­giatan sosial budaya yang me­nimbulkan kerumunan,” be­bernya.

Baca Juga  Tinggalkan Sekolah demi Ayah

Untuk monitoring dan eva­luasi pelaksanaan perpanjangan PSBBMK dalam penanganan Covid-19 Kota Bogor, Pemkot Bogor bersama TNI/Polri dan seluruh komponen instansi yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kota Bogor melaku­kan pengawasan ketat dan memberlakukan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) kategori 5M. “Prokes 5M yaitu menggunakan masker, men­jaga jarak, mencuci tangan atau hand sanitizer, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas-interaksi. Hal ini se­bagaimana penekanan kebi­jakan yang disampaikan pak wali untuk efektif pengenda­lian Covid-19 di Kota Bogor,” tuntasnya. (ryn/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.