Penunjukan Kapolri, NU dan Muhammadiyah Sepakat Tak Persoalkan Aspek Primordialisme

by -
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kiri). Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. (ist)

METROPOLITAN.id – Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi diajukan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR, Rabu (13/1). Selanjutnya, Komjen Listyo Sigit Prabowo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti angkat suara soal figur Kapolri ke depan. Kapolri terpilih harus merupakan figur yang memiliki kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

“Memilih Kapolri adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi tentunya memilih jenderal terbaik untuk membawa Polri dalam posisinya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, serta menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia,” kata Abdul Mu’ti, belum lama ini.

Ia juga menekankan soal pemilihan calon Kapolri yang harus terlepas dari unsur primordialisme. Sebab, Indonesia merupakan negara kesatuan.

Menurut Abdul Mu’ti, masyarakat tidak perlu membeda-bedakan atas alasan asal daerah, suku, serta agama dari calon Kapolri terpilih. Persoalan ke-Indonesiaan jelas tidak bisa membuat dikotomi berdasarkan asal daerah, suku mana, termasuk beragama apa.

Baca Juga  50 Penari Anak-Anak Ini Akan Sambut Raja

“Pilihan mutlak ada di tangan Presiden, dan kita tidak boleh melihatnya dari aspek primordialisme. Ini murni di tangan Presiden, dan memilih atas dasar profesionalisme dan integritas, sebagai orang terbaik untuk kemudian diuji kelayakannya di DPR,” tegasnya.

Dalam perkembangan Polri saat ini, Abdul Mu’ti mengkritisi peran Polri yang dinilai sudah jauh masuk ke ranah politik. Dalam suksesi pilkada misalnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peran Polri seharusnya hanya bertugas bagaimana mengamankan kelangsungan dan kelancaran Pilkada.

Di samping itu, Abdul Mu’ti tidak menampik banyak perubahan dan kemajuan dilakukan Polri. Misalnya, cara-cara pendekatan yang lebih humanis dari waktu ke waktu, dan semakin diterima masyarakat. Peningkatan profesionalisme dan kemampuan Polri dalam menangani beragam tindak kejahatan semakin canggih memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Kemajuan dalam melindungi masyarakat tersebut, patut diapresiasi.

Baca Juga  SD Aisyiyah Cetak Generasi Qurani

Menjaga integritas, moralitas, profesionalisme, serta netralitas harus menjadi tujuan Polri agar tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Komitmen ini harus dipegang dan menjadi landasan pimpinan Polri terpilih.

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj mengatakan, Institusi Polri memegang peranan penting bagi kemajuan negara dan martabat bangsa.

Dalam fungsi dan tugasnya, dibutuhkan sosok kepemimpinan yang tidak hanya cakap dan memiliki intelektual, tapi juga piawai serta cerdas dalam memahami dan menangani beragam persoalan.

Said Aqil menilai tugas Polri sangat mulia sekaligus berat untuk bisa mengawal dan menjaga keamanan di negara yang memiliki banyak pulau, beragam suku, agama, serta budaya. Untuk itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola perbedaan dan keanekaragaman di tengah masyarakat Indonesia.

Said Aqil memahami penunjukkan calon Kapolri hak prerogatif Presiden. Atas kewenangannya itu, maka Presiden dipastikan memilih calon Kapolri terbaik untuk menggantikan Jenderal Idham Azis.

Baca Juga  Prediksi PSM Vs Bali United Akan Berlangsung dengan Tempo Tinggi

Ia juga sepakat masyarat untuk tidak mempersoalkan suku, asal daerah, dan agama dari calon Kapolri pilihan Presiden. Siapa pun jenderal yang dipilih Presiden, Said Aqil berharap, aspek moralitas dan integritas harus menjadi syarat mutlak agar bisa mengemban amanah secara profesional, transparan, dan berlaku adil dalam penegakan hukum tanpa melihat dan membedakan dari golongan dan status sosial.

Said Aqil juga menyoroti terkait masih banyaknya kelemahan di Institusi Polri saat ini. Misalnya soal kedisiplinan, karakter, moral, serta akhlak sebagai nilai dan pondasi yang harus ditekankan.

“Polri harus bisa menertibkan dirinya sendiri, untuk bisa menegakkan ketertiban, disiplin, dan masyarakat b?sadar hukum. Prinsip tidak terpengaruh rayuan, ancaman, tekanan, serta iming-iming, pasti profesionalisme bisa tegak dan Polri dipercaya,” tegas Said Aqil. (*/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *