PKL Nyi Raja Permas Ogah Direlokasi ke Blok F, Wakil Ketua DPRD Desak Pemkot Bogor Beri Keringanan Buat PKL

by -
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Danubrata.

METROPOLITAN.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kini berjualan di sepanjang Jalan Nyi Raja Permas bertepuk sebelah tangan lantaran para pedagang enggan masuk ke Blok F Pasar Kebonkembang.

Penyebabnya, uang muka yang dianggap memberatkan PKL. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Danubrata pun angkat bicara terkait persoalan itu.

Dadang meminta agar pengelola blok F memberikan keringanan kepada para PKL Nyi Raja Permas untuk tidak mengenakan uang muka Rp20 juta kepada para pedagang karena pasti sangat memberatkan bagi para PKL dalam kondisi seperti sekarang ini.

“Harusnya pengelola memberikan subsidi dimana DP (Uang Muka, red) harusnya nol persen, atau dibuat seringan mungkin yang bisa di bayar oleh para PKL di Nyi Raja Permas. Kondisi ekonomi sedang ambruk karena pandemi Covid-19, para pedagang juga sedang kesusahan, jadi jangan memberatkan pedagang,” ucap Dadang.

Baca Juga  IPCR Kota Bogor Gagas SOP Kepengurusan RT/RW

Pemkot Bogor juga tidak bisa memaksakan pedagang masuk ke dalam Blok F, dimana pedagang harus membayar uang DP Rp20 juta agar bisa berjualan di Blok F karena itu benar-benar sangat memberatkan bagi para PKL,

“Selain itu harus menjamin tidak ada lagi PKL yang berjualan di jalanan sekitaran Nyi Raja Permas kalau memang semua PKL harus masuk ke Blok F. Supaya pedagang merasa mendapat jaminan pembeli akan belanja ke Blok F tidak belanja ke PKL yang masih ada diluar. Kalau jaminan suasana Blok F ramai pembeli bisa terwujud, tapi tetap mengutamakan DP atau cicilan kios yang harus terjangkau oleh para PKL,” tandasnya.

Sebelumnya, Blok F Pasar Kebonkembang, Kota Bogor, kini tidak hanya bakal diisi oleh pedagang eksisting yang sudah berjualan mengisi gedung lama sebelum direvitalisasi.

Baca Juga  SDN Layungsari 1 Butuh Perhatian

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun berencana merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kini berjualan di sepanjang Jalan Nyi Raja Permas.

Sayangnya, hal itu bukan perkara mudah lantaran rencana ini mendapatkan penolakan dari para PKL yang sebelumnya berjualan di bahu dan trotoar Jalan Dewi Sartika Taman Topi itu. Sebab para PKL yang ada mengaku tidak mampu membayar DP kios didalam blok F.

“Sekarang jualan disini saja sepi karena pandemi Covid-19, apalagi pindah ke Blok F, bangunan baru yang belum tentu memberikan jaminan keramaian. Kami pedagang disini menolak direlokasi,” kata Ketua paguyuban PKL Nyi Raja Permas, Umar Sanusi.

Ia menceritakan, saat direlokasi dulu dari kawasan Taman Topi ke Nyi Raja Permas saja, butuh waktu 18 bulan atau lebih dari setahun untuk menjaring pembeli.

Baca Juga  Target Juara Umum Pramuka di Tingkat Kota Bogor

Setiap pindah tempat usaha, kata dia, otomatis akan sepi. Sedangkan pedagang yang rencananya dipindahkan ke Blok F membutuhkan biaya tinggi, harus bayar uang muka Rp20 juta, lalu sisanya dicicil.

“Darimana kami punya uang Rp20 juta untuk bayar kios disana? Pemerintah kalau mau merelokasi pedagang, jangan memberatkan. Itu sama saja mematikan usaha PKL, bukan mengangkat atau memajukan,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Denny Ariwibowo mengungkapkan bahwa Blok F akan mulai dioperasikan pada Maret mendatang. Meski mengalami keterlambatan dalam pengoperasian, tapi rencana pembangunan dari pengembang sudah tepat waktu.

“Insya Allah setelah dirapihkan dan selesai, Maret mendatang bisa segera dioperasikan,” jelasnya. (dil/b/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *