Ribuan Karyawan di Kota Bogor Kena PHK Selama Pandemi

by -
PHK : Karyawan terdampak pandemi saat menggeruduk Balai Kota Bogor, beberapa waktu lalu. (FOTO : Fadil/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa bagi pekerja yang bergerak dibidang jasa dan industri. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor, mencatat ada 1.052 karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK selama pandemi pada 2020 ini.

“Di Kota Bogor sepanjang 2020 kami mencatat ada 1052 orang yang di PHK selama pandemi Covid-19,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor, Elia Buntang kepada Metropolitan.id, Minggu (10/1).

Elia menjabarkan bahwa sektor jasa seperti hotel dan restoran menjadi penyumbang PHK terbesar, karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan diawal pandemi.

Elia merinci, terdapat 290 perusahaan lebih yang melakukan PHK selama pandemi ini. Namun, berdasarkan catatannya, PT Unitex menjadi salah satu perusahaan yang menyumbangkan jumlah pegawai yang di PHK terbanyak.

“Dari PT Unitex ada 416 orang yang di PHK. Kalau ditotal ada berapa perusahaan, kurang lebih ada 290 an perusahaan yang melakukan PHK,” ungkap Elia.

Baca Juga  61 Sekolah Punya Kepala Sekolah Baru

Secara garis besar, sambung dia, masyarakat yang kena PHK merupakan masyarakat yang bekerja di sektor formal. Seperti perhotelan yang saat ini tengah mengalami mati suri.

Mengenai upaya yang dilakukan untuk para pekerja yang di PHK maupun di rumahkan, mantan Kadis DLH ini menjelaskan bahwa Disnaker hanya dapat memfasilitasi antara pekerja dan pengusaha. Berkaitan dengan kompensasi para pekerja yang tidak terpenuhi secara peraturan perundang-undangan atau telah dirundingkan oleh kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

Sebab, pihaknya tak dapat menekan perusahaan yang melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Apabila pekerja tidak melakukan permohonan pencatatan perselisihan untuk di fasilitasi dan dimediasi secara bertahap oleh pihak dinas tenaga kerja.

Baca Juga  Tolak RUU Permusikan

“Saat ini ada beberapa pekerja dari perusahaan yang telah berkonsultasi dan meminta arahan. Untuk jumlah pekerja yang memohon untuk dimediasi saat ini ada lima orang yang berasal dari tiga prusahaan. Untuk yang melakukan konsultasi tentang hubungan industrial dan hampir setiap hari kami terima baik dari email, tatap muka langsung dan via telepon,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya saat melakukan evaluasi capaian Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada 2020. Ada banyak sektor yang menunjukan angka minus dan tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya angka kemiskinan yang naik 0,91 persen, serta angka pengangguran yang juga melonjak tujuh persen.

Hal itu melengkapi catatan minus beberapa sektor lainnya pada 2020. Seperti angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun 35 persen, IPM Kota Bogor yang turun 0,12 poin atau kini menjadi 76,11 hingga realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang turun 7,46 persen.

Baca Juga  Danrem hingga Kapolresta Datangi Rumah Kru KRI Nanggala 402 di BNR Bogor

Namun Bima Arya menegaskan bahwa hal itu bisa terjadi yang lebih disebabkan dampak pandemi Covid-19. Sebab, hampir semua pemerintah daerah mengalami hal yang sama, bahkan di tingkat nasional.

“2020 bukan tahun yang mudah. Ini terberat. Semua merasakan IPM kita 76,11 atau turun 0,12 poin, kemiskinan naik 0,91 persen, PAD turun sekitar 35 persen. Realisasi belanja kita juga turun 7,46 persen,” katanya.

“Semua turun, bahkan bukan hanya di Kota Bogor. Artinya memang situasinya berat. Tapi yang harus kita cermati adalah angka pengangguran naik 7 persen. Artinya apa? 2021 harus ada akselerasi ekonomi,” pungkasnya.(dil/a/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *