Satriawan: Soal Mutasi, BKN yang Buat Aturan

by -

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menjawab kritikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengenai para guru PNS yang meminta dimutasi dari daerah terpencil ke daerah asalnya. Sehingga membuat adanya ketimpangan guru di daerah dan kota serta peningkatan kualitas pendidikan yang terhambat.

MENURUT Satriawan, kri­tikan itu membuat kesan guru adalah pihak yang salah. Pa­dahal yang memberikan izin adalah pemerintah atau lem­baga berwenang itu sendiri. Sebab, peraturan mutasi guru PNS terdapat dalam Undang- Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lalu tercantum dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaks­anaan Mutasi.

“Jadi, ini kan semua kebija­kan pemerintah yang mem­buat. Bahkan, BKN mem­buat aturannya diperbolehkan PNS mutasi, seperti guru karena tiga peraturan tadi memberikan payung hukum, kenapa guru yang disalahkan. Pernyataan yang menyakiti hati guru,” katanya.

Baca Juga  K3SD Botim Mantapkan Sejumlah Kegiatan

Jadi, sambung dia, alasan untuk menutup seleksi guru PNS akibat hal tersebut se­perti memalukan nama baik instansi itu sendiri. Sebab, mereka yang mengizinkan mutasi tersebut terjadi. “Mau mutasi itu nggak mudah, izin itu berjenjang, ada aturan Permendagri tentang mutasi PNS antarkabupaten dan pro­vinsi, nggak bisa ujug-ujug, melibatkan kepala daerah, BKD dan BKN. Jangan me­nyalahkan guru,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, menyebutkan, ba­nyak guru CPNS yang melamar di daerah luar Jawa. Di mana itu hanya menjadi kedok agar mereka bisa dengan mudah diterima menjadi PNS. ’’PNS ini banyak orang berbondong-bondong, orang di Jawa ber­bondong-bondong mendaftar ke keluar Jawa, di daerah terpencil, saya pikir hebat juga,’’ katanya dalam siaran YouTube Pendidikan VOX Point, Senin (18/1).

Baca Juga  LPMP Wajib Bantu Pemda

Akan tetapi, selang bebera­pa tahun mengajar, mereka malah meminta bertugas kembali ke daerah asalnya masing-masing. Hal tersebut membuat minimnya guru di wilayah terluar. ’’Lima tahun kemudian mereka minta ba­lik semua dan ribuan jumlah­nya, akibatnya apa, di tempat tadi gurunya nggak ada, di Jawa kelebihan guru,’’ terang­nya.

Oleh karena itu, dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), harapannya praktik seperti itu tidak ada lagi. Sebab, dengan PPPK mereka memi­liki kontrak dengan sekolah, jadi mereka tidak bisa kem­bali.

’’Jadi, mereka nggak bisa pindah, mereka bisa naik kompetensinya, mereka bisa bisa naik kelas jabatannya, tapi tidak bisa pindah dari kontraknya itu. Kalau dia kon­trak di satu sekolah, dia nggak bisa minta pindah,’’ jelas Bima.

Baca Juga  Bu Bupati, Kapan SDN Petir 02 Direlokasi?

Dengan PPPK, guru akan tetap mengajar di satu sekolah dan tidak bisa pindah. Adanya kebijakan seperti itu, maka peningkatan kualitas pendi¬dikan di suatu daerah bisa terjadi secara terus-me­nerus, karena tidak ada guru yang meminta dimutasi.

’’Ini yang ingin kita benahi, sehingga manajemen tidak seperti ini lagi. PPPK lebih fleksibel. Jadi, kalau ada guru yang baik di satu tempat, maka yang paling diuntung­kan adalah murid, dia akan dapat yang lebih baik, yang ada terus di sekolahnya. Gu­ru honorer ngajar di daerah, guru PNS ke kota. Ini tidak adil,’’ tandasnya.(jp/rez/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *