METROPOLITAN – Memasuki 2021, ada beberapa hal yang dapat diharapkan dari sektor properti. Di antaranya laju penambahan suplai properti diperkirakan masih akan membanjiri pasar, hal ini kemungkinan diikuti pulihnya daya beli seiring membaiknya perekonomian dan wabah yang mulai terkendali.
Sektor properti harus melakukan adaptasi dengan mengembangkan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang selama pandemi semakin membutuhkan lingkungan yang lebih sehat, koneksi internet yang gegas dan stabil, dan ruangan untuk melakukan aktivitas work from home dan school from home. Sektor properti juga harus berinovasi dengan melakukan digitalisasi mulai dari pameran properti dan showing unit secara virtual sampai ke tahap transaksi pembelian yang terakhir.
Namun, pemulihan properti juga tergantung pada kondisi makroekonomi dan politik serta tidak lepas dari sejauh mana pemerintah bisa secepatnya menanggulangi pandemi Covid-19, termasuk dalam hal vaksinasi di mana Indonesia harus mengejar ketertinggalan agar pemulihan ekonomi nasional bisa cepat tercapai. Adanya reshuffle kabinet yang baru saja terjadi diharapkan juga bisa berdampak positif sekaligus bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp413,8 triliun untuk sektor infrastruktur sebagai ujung tombak perekonomian nasional pada 2021 mendatang.
Selain untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur juga sebagai penyediaan layanan dasar serta peningkatan konektivitas.
Marine menambahkan bahwa peningkatan konektivitas ini bisa berdampak langsung pada perkembangan properti pada daerah-daerah di luar Jakarta. RIPMI-H menunjukkan kenaikan indeks harga properti pada area-area yang terpengaruh pembangunan infrastruktur, khususnya akses transportasi. Karena itu, kawasan-kawasan di sekitar kawasan hunian terpadu (planned community), jalan tol baru, dan jalur transportasi massal semakin menjadi incaran konsumen.
Langkah pemerintah yang terus menitikberatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas membuat konsumen semakin yakin bahwa properti-properti di sekitar transportasi umum ini memiliki prospek yang bagus di kemudian hari.
Di balik berbagai faktor pendorong tersebut masih timbul pertanyaan sejauh mana tingkat konsumsi dapat mendorong aktivitas ekonomi khususnya transaksi properti. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan persepsi risiko kredit oleh industri perbankan, agar suku bunga kredit dapat mengikuti turunnya suku bunga acuan.
Saat ini Bank Indonesia sudah beberapa kali melakukan penurunan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR).
Terakhir, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Desember 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 3,75 persen dengan suku bunga Lending Facility sebesar 4,50 persen.
Marine berharap agar laju penurunan suku bunga BI7DRR ini diikuti pula oleh suku bunga KPR.
Berdasarkan data hingga Agustus 2020, rata-rata suku bunga KPR dan KPA sejak Januari 2019 adalah 8,75 persen sementara rata-rata suku bunga BI7DRR berada di angka 5,15 persen. Adapun pergerakan suku bunga KPR dan KPA juga belum sedinamis BI7DRR. (jp/feb/run)
