Spanduk Bodong Milik Parpol Akhirnya Dicopot

by -

METROPOLITAN – Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Stasiun Bogor kini bersih dari spanduk partai politik (parpol) yang sebelumnya menutupi badan jembatan.

Kasi Teknik Prasarana dan Alat Penerangan Jalan (APJ) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, R. Ahmad Mulyadi, menerangkan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, spanduk parpol tersebut sudah kedaluwarsa. Tak kurang dari tujuh spanduk diturunkan dari JPO Stasiun Bogor. Selain menjaga estetika JPO, pencopotan tersebut bertujuan memberikan keamanan bagi pengguna JPO khususnya di malam hari. ”Kalau pengguna jalan kelihatan dan tidak terhalangi spanduk kan jadi lebih aman dan menjaga estetika sesuai Perda yang ada,” katanya.

Sebelumnya, Kasi Teknik Pra­sarana dan Alat Penerangan Jalan (APJ) pada Dinas Perhu­bungan, R Ahmad Mulyadi, mengaku akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengecek perizinan spanduk tersebut. ”Kita akan cek dulu izinnya. Kalau tidak ada akan kita copot,” katanya kepada Metropolitan, Selasa (12/1).

Baca Juga  Sailendra Dikasih Waktu Sepekan Bongkar Pondasi

Menurut Mulyadi, pema­sangan spanduk di JPO itu tidak diperbolehkan. Sebab jika mengacu Peraturan Dae­rah (Perda) Nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggar­aan reklame, di ayat empat pasal 12, berbunyi pemasangan reklame harus memperhatikan estetika. ”Jadi memang dia­turannya itu tidak boleh. Apa­lagi menghalangi pandangan pengguna JPO,” paparnya.

Spanduk yang terpajang di JPO, nyatanya tidak menjadi sektor Pendapatan Asli Dae­rah (PAD) Kota Bogor yang masuk ke pendapatan re­klame. Hanya saja bagi span­duk yang saat ini terpasang di JPO Stasiun Bogor didomi­nasi spanduk partai politik, sehingga spanduk tersebut tidak bisa ditarik pajaknya.

”Kalau itu kan spanduk par­tai ya, nah itu izinnya di Kes­bangpol dan tidak bisa kita tarik pajaknya,” terang Kabid Penagihan dan Penindakan pada Badan Pendapatan Dae­rah (Bapenda) Kota Bogor, Anang Yusuf.

Baca Juga  Kabomania Pasang Spanduk, Kritik Manajemen Persikabo

Anang sendiri mengakui kalau jumlah spanduk yang mengiklankan partai politik atau organisasi masyarakat yang non-komersil lebih ba­nyak di Kota Bogor. Namun sayangnya, spanduk atau re­klame tersebut tidak bisa di­kenakan pajak. ”Karena me­reka bukan bisnis ya tidak bisa dikenakan pajak. Ke­cuali dia spanduk bisnis, baru bisa dikenakan pajaknya,” jelas Anang.

Meski tidak menghasilkan pajak, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Ta­hun 2015 tentang Penyeleng­garaan Reklame, pemohon pemasang spanduk atau re­klame sendiri harus mengan­tongi izin berupa Izin Pema­sangan Reklame (IPR) yang dikeluarkan wali kota.

Anang menjelaskan, IPR memiliki jangka waktu satu bulan untuk yang tidak per­manen dan satu tahun untuk yang permanen. ”Untuk kasus JPO ini, kita akan cek dulu apakah izinnya masih ber­laku atau tidak. Kalau sudah tidak ada izinnya ya kita cabut,” jelas Anang.

Baca Juga  GOOD BYE TATO...

Sekadar diketahui, pada 2020 PAD dari sektor reklame men­capai Rp8,8 miliar, melebihi target yang dipatok sebesar Rp6,3 miliar. Bolongnya penda­patan dari sektor reklame, di mana spanduk partai politik yang terpampang di Jembatan Penyeberangan Orang(JPO) tidak dikenakan pajak, menda­patkan sorotan dari pengamat Tata Kota dari Universitas Pakuan, Budi Arief. (dil/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *