Spanduk Bodong Parpol Rusak Estetika Kota Bogor

by -

Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Bogor, khususnya di Jalan Kapten Muslihat atau lebih dikenal Jembatan Stasiun Bogor, makin memprihatinkan. Selain menjadi sarang gelandangan dan pengemis (gepeng), keberadaan spanduk tersebut juga membuat kesan kumuh.

BADAN JPO tersebut nyaris seluruh­nya tertutupi spanduk partai politik yang menyebabkan terhalanginya pandangan pengguna jembatan dan kondisi dalam jembatan.

Kasi Teknik Prasarana dan Alat Pe­nerangan Jalan (APJ) pada Dinas Per­hubungan, R Ahmad Mulyadi, menga­ku akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ser­ta Badan Pendapatan Daerah (Ba­penda) untuk mengecek perizinan spanduk tersebut.

”Kita akan cek dulu izinnya. Kalau tidak ada akan kita copot,” katanya kepada Metropolitan, Selasa (12/1).

Menurut Mulyadi, pema­sangan spanduk di JPO itu tidak diperbolehkan. Sebab jika mengacu Peraturan Dae­rah (Perda) Nomor 1 tahun 2015 tentang penyelengga­raan reklame, di ayat empat pasal 12, berbunyi pema­sangan reklame harus mem­perhatikan estetika. ”Jadi memang diaturannya itu tidak boleh. Apalagi men­ghalangi pandangan peng­guna JPO,” paparnya.

Baca Juga  Rakerkesda Dinkes Kota Hujan Genjot 4 Skala Prioritas

Spanduk yang terpajang di JPO, nyatanya tidak men­jadi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yang masuk ke pendapatan reklame. Hanya saja bagi spanduk yang saat ini terpa­sang di JPO Stasiun Bogor didominasi spanduk partai politik, sehingga spanduk tersebut tidak bisa ditarik pajaknya.

”Kalau itu kan spanduk par­tai ya, nah itu izinnya di Kes­bangpol dan tidak bisa kita tarik pajaknya,” terang Kabid Penagihan dan Penindakan pada Badan Pendapatan Dae­rah (Bapenda) Kota Bogor, Anang Yusuf.

Anang sendiri mengakui kalau jumlah spanduk yang mengiklankan partai politik atau organisasi masyarakat yang non-komersil lebih ba­nyak di Kota Bogor. Namun sayangnya, spanduk atau re­klame tersebut tidak bisa di­kenakan pajak. ”Karena me­reka bukan bisnis ya tidak bisa dikenakan pajak. Ke­cuali dia spanduk bisnis, baru bisa dikenakan pajaknya,” jelas Anang.

Baca Juga  Warga Minta Pemilik Lahan Transmart Ditegur

Meski tidak menghasilkan pajak, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Ta­hun 2015 tentang Penyeleng­garaan Reklame, pemohon pemasang spanduk atau re­klame sendiri harus mengan­tongi izin berupa Izin Pema­sangan Reklame (IPR) yang dikeluarkan wali kota.

Anang menjelaskan, IPR memiliki jangka waktu satu bulan untuk yang tidak per­manen dan satu tahun untuk yang permanen. ”Untuk kasus JPO ini, kita akan cek dulu apakah izinnya masih ber­laku atau tidak. Kalau sudah tidak ada izinnya ya kita cabut,” jelas Anang.

Sekadar diketahui, pada 2020 PAD dari sektor rekla­me mencapai Rp8,8 miliar, melebihi target yang dipatok sebesar Rp6,3 miliar. Bolong­nya pendapatan dari sektor reklame, di mana spanduk partai politik yang terpam­pang di Jembatan Penyebe­rangan Orang(JPO) tidak dikenakan pajak, mendapat­kan sorotan dari pengamat Tata Kota dari Universitas Pakuan, Budi Arief.

Baca Juga  Di Ijtimak Ulama, Spanduk Prabowo Dicopot

Menurut Budi, seharusnya spanduk atau reklame yang memajangkan kampanye par­tai politik bisa dikenakan pendapatan. ”Ini kan bentuk bolongnya. Padahal sama-sama reklame, baik yang ko­mersil maupun tidak,” kata Budi kepada Metropolitan.

Selain tidak dikenakan pa­jak, Budi juga menyayangkan Pemerintah Kota Bogor mem­perbolehkan pemasangan spanduk atau reklame di JPO. Padahal, dalam pemasangan spanduk atau reklame harus melihat sisi estetika. ”Ha­rusnya tidak boleh itu, ka­rena kita mengacu kepada estetika kota. Menurut saya harus ditertibkan lah, sudah tidak memberikan penda­patan, merusak estetika juga,” ungkapnya.(dil/c/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *