Duit Bansos Diembat Sekdes

by -

Sungguh tega perbuatan LH, seorang perangkat desa di Kabupaten Bogor. Di saat warga mengharapkan bantuan di tengah pandemi Covid-19, pria 32 tahun itu malah mencari keuntungan dari bantuan sosial (bansos) yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos). Ia bersama komplotannya meraup keuntungan senilai Rp54 juta.

LH ditetapkan sebagai ter­sangka dalam kasus korupsi dana bansos oleh Polres Bo­gor. Pria yang juga kepala seksi (kasi) pelayanan di Desa Cipinang itu diketahui memanipulasi data penerima bantuan sebanyak 30 orang. Bantuan itu diberikan senilai Rp600 ribu per orang dalam kurun waktu tiga bulan.

Kapolres Bogor AKBP Ha­run mengatakan, bantuan tersebut diberikan tiga kali dalam kurun waktu tiga bu­lan, dengan besaran Rp600 ribu tiap bulannya. Namun, pelaku yang bekerja sebagai kasi pelayanan di Desa Ci­pinang itu malah mendupli­kat nama warga penerima bantuan untuk meraup ke­untungan.

Baca Juga  Wabup bakal Buka Posko Pengaduan Penyunatan Bansos

“Penerima bansos di Desa Cipinang itu ada 855 warga. Pelaku ini melakukan penam­bahan data sebanyak 30 orang. Jadi 855 warga tetap mene­rima, tapi pelaku menduplikat 30 orang baru untuk menda­patkan bansos tambahan,” kata Harun, Senin (15/2).

Dengan menambah 30 data fiktif, pelaku berhasil meraup keuntungan Rp54 juta. Yang kemudian uang tersebut di­setorkan kepada sekretaris desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, yang sampai saat ini statusnya masih dalam peng­ejaran kepolisian.

“Kami sedang melakukan pengejaran kepada sekretaris desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, ini. Karena berda­sarkan keterangan pelaku, uang Rp54 juta dari 30 data bansos fiktif ini diberikan ke­padanya,” ucapnya.

Sementara itu, jelas Harun, LH ternyata tidak bekerja seorang diri. Secara umum, modus yang digunakan pela­ku ialah dengan menyalin dan menduplikat nama-nama masyarakat penerima bansos. Data penerima digelembung­kan dari semestinya hingga 30 orang.

Baca Juga  Bupati dan Wali Kota Dapat PR dari Bu Risma Nih, Data Bansos Wajib Update Tiap Bulan!

Untuk melakukan pencai­ran 30 data fiktif tersebut, LH mempekerjakan 15 joki. Me­reka bertugas melakukan pencairan bansos di Kantor Pos Cicangkal, Desa Sukam­ulya, Kecamatan Rumpin, dengan upah Rp250 ribu per orang.

“Karena ada 30 data fiktif, pelaku menyewa 15 joki untuk pencairan bansos. Jadi satu orang tugasnya melakukan dua kali pencairan dengan upah sekali pencairan Rp250 ribu,” bebernya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Handreas Adrian mengatakan, berda­sarkan keterangan pelaku, korupsi dilakukannya meru­pakan inisiatifnya sendiri, tanpa ada dorongan pihak lain.

Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan pen­dalaman terkait siapa saja yang diperkirakan terlibat dalam kasus ini. “Sejauh ini kami sudah memeriksa 58 saksi terkait kasus ini. Termasuk 15 orang joki pencairan bansos,” katanya.

Baca Juga  Polres Bogor Mulai Selidiki Kasus Bansos Telur Busuk

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bakal ada ter­sangka baru dalam kasus korupsi dana bansos ini jika terdapat bukti-bukti baru yang menguatkan.

Atas tindakannya itu, pela­ku dikenakan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanga­nan fakir miskin. Ancamannya hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda mak­simal Rp500 juta. (ogi/c/fin/ rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.