Pemkab Bogor Galau Keluarkan Moratorium Perumahan

by -

Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang bakal memberlakukan moratorium perumahan di Cibinong Raya, dipastikan tidak bakal berjalan mulus. Sebab, pemkab dihadapkan dengan kondisi kebutuhan hunian di Cibinong Raya yang cukup tinggi. Sehingga kondisi ini bakal berbanding terbalik jika kebijakan moratorium perumahan benar dilakukan.

SEKRETARIS Dinas Peru­mahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Ka­bupaten Bogor, Lestiana Ir­mawati, mengatakan, kebu­tuhan hunian saat ini berkisar 500 ribu rumah. Sehingga rencana moratorium peruma­han yang secara otomatis akan mengubah Rencana Tata Ru­ang Wilayah (RTRW) Kabupa­ten Bogor harus dikaji secara baik.

”Masih kami kaji ya, nanti ke depannya seperti apa. Apakah izinnya tetap dikeluarkan atau tidak. Sebab, kebutuhan hu­nian masih tinggi,” katanya, Senin (22/2).

Baca Juga  Pakar Hukum: Pelaku Bisa Dipidanakan

Irma pun membuka kemun­gkinan akan adanya opsi pembangunan hunian vertikal atau rumah susun yang diam­bil Pemkab Bogor, jika merujuk pada kebutuhan hunian yang cukup tinggi ini.

”Kami juga kan bergantung pada daya beli masyarakat. Kalau rumah susun mungkin bisa lebih murah daripada perumahan yang berderet. Harapannya bisa menstimulus masyarakat yang belum me­miliki rumah. Tapi itu belum fiks ya,” jelasnya.

Jika moratorium perumahan khususnya di kawasan Cibinong Raya dilakukan, setidaknya ada tujuh kecamatan yang akan terdampak. Di antaranya Ke­camatan Cibinong, Babakan­madang, Sukaraja, Citeureup, Bojonggede, Tajurhalang dan satu opsi tambahan adalah Kecamatan Kemang.

Menurut Irma, kajian yang sedang dilakukan pihaknya tersebut meliputi sejauhmana tingkat kejenuhan perumahan di Kabupaten Bogor. “Kita se­dang kaji, di mana yang sudah jenuh dan ke mana akan dia­rahkan wilayah untuk men­jadi kawasan pemukiman,” tuturnya.

Baca Juga  Manfaatkan PSBB, Disperumkim Fokus Urus Taman

Di samping itu, Irma menilai dalam kondisi saat ini banyak pengembang perumahan yang menunda melakukan pembangunan. Sebab, daya beli masyarakat sedang men­urun di tengah pandemi Co­vid-19.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menga­takan, semula pemkab beren­cana menutup Cibinong Raya dari pembangunan perumahan. Itu menyusul rencana pemerin­tah yang akan mengembang­kan sentra bisnis terpadu atau Central Business Development (CBD) di kawasan tersebut.

”Kami sedang kaji kemun­gkinan beberapa kecamatan untuk ditutup dari pembangu­nan perumahan. Jadi ke depan kawasan Cibinong Raya akan diperuntukkan untuk eko­nomi dan bisnis,” bebernya.

Setidaknya ada tujuh keca­matan di Cibinong Raya yang kemungkinan akan ditutup dari pembangunan perumahan. Di antaranya Kecamatan Ci­binong, Babakanmadang, Sukaraja, Citeureup, Bojong­gede, Tajurhalang dan satu opsi tambahan adalah Keca­matan Kemang.

Baca Juga  PDAM Kota Hujan Gelar Donor Darah

Menurutnya, tujuh kecama­tan itu akan saling terhubung. Di mana Cibinong menjadi sentral dalam urusan pemerin­tahan dan bisnis. Lalu didukung enam kecamatan lain dalam urusan transportasi dan ke­mudahan aksesibilitas.

Untuk menguatkan tujuh kecamatan tersebut, Pemkab Bogor akan membuat Ren­cana Detail Tata Ruang (RDTR). ”RDTR yang dibuat tersebut agar arah pembangunan di tujuh kecamatan itu seragam dan berkesinambungan. Jadi tidak ada yang saling overlap dan saling terintegrasi,” tutup­nya. (ogi/b/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *