Walhi Jabar: Penyebab Banjir DKI Tata Ruang Amburadul

by -108 views

METROPOLITAN – Saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Wali Kota Bogor Bima Arya terkait penyebab banjir di ibu kota, mendapat kritikan tajam pegiat lingkungan hidup mau­pun aktivis kawasan Puncak.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar, Meiki W Paendong, mengata­kan, penyebab banjir DKI Jakarta merupakan tata ruang di kawasan Puncak maupun DAS Ciliwung yang amburadul, sehingga meningkatkan air larian yang terbuang ke sung­ai yang memicu luapan di saat musim hujan.

”Kabupaten dan Kota Bogor jelas berkontribusi selain DKI Jakarta itu sendiri atas ben­cana banjir yang terjadi. DAS Ciliwung itu melintasi tiga wilayah tadi, karena tata ru­angnya tidak berwawasan lingkungan alias amburadul, maka terjadilah banjir,” ujar Meiki kepada Metropolitan, Selasa (23/2).

Baca Juga  Sungai Ciliwung Mengamuk, Bendung Katulampa Siaga 1

Ia menyebutkan, pembangu­nan yang saat ini terjadi lebih berpatokan terhadap ekonomi demi pendapatan daerah bu­kan berwawasan lingkungan. Aspek lingkungan seharusnya lebih diutamakan.

”Perhutani tupoksinya mer­upakan perlindungan bagai­mana mereka mengelola hu­tan yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pemerintah melalui regulasi membolehkan Perhutani mengadakan kerja sama operasional per­tambangan dan kerja sama pariwisata yang jelas menga­lihfungsikan lahan di kawasan hutan,” tambahnya.

Meiki juga menyinggung PTPN VIII Gunung Mas yang melakukan kegiatan di luar sektor tupoksinya, yakni sek­tor komoditas. Bahkan lahan-lahan HGU ditelantarkan, sehingga digarap masyarakat hingga diperjualbelikan ke­pada pejabat atau pengusaha untuk dijadikan vila.

”Masyarakat mana tahu di mana batas lahan milik PTPN. Karena telantar akhirnya di­garap untuk bertani. Kenapa PTPN menelantarkan lahan yang menjadi tanggung jawab­nya untuk dijaga serta dikelo­la,” jelasnya.

Baca Juga  Stasiun Terendam Banjir, Rute KRL Direkayasa

Terpisah, Deklarator Paguy­uban Puncak Ngahiji, Bram Mulyana, mendesak aparat hukum menindak tegas pela­ku perusak kawasan Puncak, baik pengelola HGU yang me­nelantarkan lahan dan mafia tanah yang memperjualbelikan lahan negara hingga pemilik vila yang membangun tempat peristirahatan di atas lahan yang berfungsi sebagai resapan air. ”Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan saling menyalahkan satu sama lain terkait banjir di ibu kota, tapi bagaimana cara menata kawasan hulu maupun sepan­jang DAS Ciliwung,” ungkap Bram. (wan/c/feb/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *