METROPOLITAN – Saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Wali Kota Bogor Bima Arya terkait penyebab banjir di ibu kota, mendapat kritikan tajam pegiat lingkungan hidup maupun aktivis kawasan Puncak.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar, Meiki W Paendong, mengatakan, penyebab banjir DKI Jakarta merupakan tata ruang di kawasan Puncak maupun DAS Ciliwung yang amburadul, sehingga meningkatkan air larian yang terbuang ke sungai yang memicu luapan di saat musim hujan.
”Kabupaten dan Kota Bogor jelas berkontribusi selain DKI Jakarta itu sendiri atas bencana banjir yang terjadi. DAS Ciliwung itu melintasi tiga wilayah tadi, karena tata ruangnya tidak berwawasan lingkungan alias amburadul, maka terjadilah banjir,” ujar Meiki kepada Metropolitan, Selasa (23/2).
Ia menyebutkan, pembangunan yang saat ini terjadi lebih berpatokan terhadap ekonomi demi pendapatan daerah bukan berwawasan lingkungan. Aspek lingkungan seharusnya lebih diutamakan.
”Perhutani tupoksinya merupakan perlindungan bagaimana mereka mengelola hutan yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pemerintah melalui regulasi membolehkan Perhutani mengadakan kerja sama operasional pertambangan dan kerja sama pariwisata yang jelas mengalihfungsikan lahan di kawasan hutan,” tambahnya.
Meiki juga menyinggung PTPN VIII Gunung Mas yang melakukan kegiatan di luar sektor tupoksinya, yakni sektor komoditas. Bahkan lahan-lahan HGU ditelantarkan, sehingga digarap masyarakat hingga diperjualbelikan kepada pejabat atau pengusaha untuk dijadikan vila.
”Masyarakat mana tahu di mana batas lahan milik PTPN. Karena telantar akhirnya digarap untuk bertani. Kenapa PTPN menelantarkan lahan yang menjadi tanggung jawabnya untuk dijaga serta dikelola,” jelasnya.
Terpisah, Deklarator Paguyuban Puncak Ngahiji, Bram Mulyana, mendesak aparat hukum menindak tegas pelaku perusak kawasan Puncak, baik pengelola HGU yang menelantarkan lahan dan mafia tanah yang memperjualbelikan lahan negara hingga pemilik vila yang membangun tempat peristirahatan di atas lahan yang berfungsi sebagai resapan air. ”Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan saling menyalahkan satu sama lain terkait banjir di ibu kota, tapi bagaimana cara menata kawasan hulu maupun sepanjang DAS Ciliwung,” ungkap Bram. (wan/c/feb/py)
