Anggota DPRD Bogor Ditunggu KPK

by -
Foto : Tirto.id

METROPOLITAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat angka kepatuhan anggota DPRD Kabu­paten Bogor dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) masih rendah. Tercatat, hingga kini persentase kepatuhan LHKPN wakil rakyat dari Bu­mi Tegar Beriman ini masih di angka 6,56 persen.

Hal itu terungkap dalam laman elhkpn.kpk.go.id yang dilansir lembaga antirasuah tersebut. Di mana dari 61 orang wajib lapor, baru sembilan orang yang sudah melapor. Dengan rincian lima orang sudah dinyatakan len­gkap dan empat orang masih dalam antrean. Penarikan data LHKPN sendiri terakhir kali dilakukan pada 23 Maret 2021 pukul 23:58 WIB.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto optimistis bahwa semua anggota DPRD Kabupaten Bogor akan mela­porkan LHKPN sebelum ba­tas waktu yang sudah diten­tukan, yakni 31 Maret 2021.

Baca Juga  Pejabat dan ASN Wajib Lapor LHKPN

”Saya pastikan semua ang­gota DPRD Kabupaten Bogor pasti melaporkan LHKPN,” kata Rudy. “Batas waktu pelaporan LHKPN 31 Maret 2021. (Pastinya, red) Sampai hari ini belum ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang terlambat melaporkan LH­KPN,” sambung politisi Gerindra itu.

Tak hanya anggota DPRD Kabupaten Bogor, angka ke­patuhan pejabat di instansi Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor dalam mengisi LHKPN juga terbilang masih rendah. Terhitung, persen­tase kepatuhan LHKPN masih di angka 22,91 persen.

Adapun rinciannya, dari 358 orang wajib lapor, baru 158 pejabat yang sudah melapor­kan harta kekayaannya. Itu pun dengan rincian 82 orang sudah dinyatakan lengkap, 13 orang belum lengkap dan 63 orang dalam antrean.

Baca Juga  Ini Target Dedie A Rachim Sebagai Wakil Wali Kota Bogor Terpilih Siap Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

Secara persentase, kepatu­han Pemkab Bogor terhadap LHKPN baru 22,91 persen dan tingkat pelaporan baru 44,13 persen. (ps/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *