Buntut Rotasi-Mutasi, Komisi I Panggil Kepala BKPSDM

by -301 views

METROPOLITAN – Polemik rotasi-mutasi yang dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya, terhadap para pejabat di ling­kungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor beberapa lalu rupanya berbuntut panjang.

Komisi I DPRD Kota Bogor memanggil kepala Badan Kepe­gawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK­PSDM), Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta Bagian Hukum dan HAM terkait kebijakan yang diambil dalam proses perombakan susunan pejabat Pemkot Bogor, Rabu (3/3).

Para legislator ingin mengetahui kebijakan terkait peni­laian kinerja dan mekanisme penempatan tugas/ jabatan (Rotasi/Mutasi) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor lantaran belakangan jadi polemik mengenai dasar hukum yang digunakan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bo­gor yang juga Koordinator Komisi I, Jenal Mutaqin, men­gatakan, dari hasil rapat kerja dewan mengambil ke­putusan bahwa Komisi I akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD bahwa telah ditemukan satu keputusan yang dirasa secara hukum ada celah yang terlewati. Yakni Peraturan Wali Kota (Per­wali) kedaluwarsa yang di­lampirkan kembali dalam Surat Keputusan (SK) rotasi-mutasi ASN Pemkot Bogor, beberapa hari lalu.

Menurutnya, kesalahan itu diakui Pemkot Bogor. ”Me­reka mengakui kesalahan dan mungkin ada yang kurang koordinasi antara Baperjakat yang hari ini ada. Yang pasti faktanya perwali yang sudah direvisi (Perwali Nomor 17 Tahun 2019, red) masih di­masukkan lagi,” katanya.

Baca Juga  Rotasi Mutasi Pemkot Bogor Jadi Polemik, Bima Arya : Perwali 50 dan 51 Tidak Berlaku di Masa Pandemi

Komisi I akan mengirimkan surat berkaitan surat syarat sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) itu adalah mutlak untuk pejabat fungsuonal dan bukan untuk administrator. Yaitu Pejabat Pembuat Komit­men (PPK) dan bukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

”Jadi dalam rapat ini, tindak lanjutnya akan ke Banmus (Ba­dan Musyawarah) DPRD, ber­surat saja, untuk menyempurna­kan produk hukum mereka. Atau DPRD menggunakan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undan­gan untuk mempertanyakan kebijakan yang strategis dan berdampak luas,” terangnya.

Dalam aturan Tata Tertib (Tatib), sambung dia, terma­suk dalam Peraturan Pemerin­tah (PP) Nomor 18 Tahun 2018, ada Hak Interpelasi, Hak Ang­ket dan Hak Menyatakan Pendapat. Sesuai korelasi dan substansi bisa digunakan dua, yakni Hak Interpelasi bertanya atau Hak Angket langsung.

”Pada judgement bahwa kami nggak setuju berbentu­ran dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu pun diputuskan dalam rapat lanjutan kepu­tusan DPRD, melalui Bamus,” paparnya.

Baca Juga  Rotasi Mutasi Pemkot Bogor Jadi Polemik, Bima Arya : Perwali 50 dan 51 Tidak Berlaku di Masa Pandemi

Namun untuk menjaga sin­ergitas, ia berharap kalaupun hanya surat yang dikirim ke pemerintah daerah melalui wali kota dan jajaran di ba­wahnya itu merupakan pu­kulan keras dan peringatan bahwa dalam menerbitkan produk hukum harus kom­prehensif, dari sisi regulasi hukum dan prinsip serta me­nyesuaikan kondisi yang ada dalam jajaran Pemkot Bogor. ”Jadi, kritik yang disampaikan bukan subjektif, tapi konstruk­tif upaya kecerobohan dari sisi pembuatan produk hukum daerah yang diakui undang-undang,” bebernya.

Hal itu pun mendapat du­kungan dari anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Atty So­maddikarya. Menurutnya, jika aturan yang ada tetap dipaksakan, maka Fraksi PDI Perjuangan akan mengguna­kan Hak Interpelasi atau Hak Angket untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini harus se­gera diperbaiki, sebelum pihaknya menggunakan haknya sebagai anggota DPRD.

”Kasihan ke wali kota kalau cara kerjanya seperti ini. Coba pikirkan, wali kota kita ini akan maju ke Pilgub DKI. Kalau di sini saja, urusan yang seperti ini saja melukai, ba­gaimana jenjang karier wali kota ke depan? Kasihan dalam urusan ini dipojokkan,” tegas Atty. ”Tapi saya nggak tahu siapa oknum di dalamnya, menjebak atau terjebak? Di­libatkan atau terlibat dalam urusan konspirasi seperti ini,” ujarnya.

Baca Juga  Rotasi Mutasi Pemkot Bogor Jadi Polemik, Bima Arya : Perwali 50 dan 51 Tidak Berlaku di Masa Pandemi

Di tempat yang sama, Ke­pala Bidang Formasi Data dan Kepangkatan BKPSDM Kota Bogor, Elyis Sontikasyah, men­jelaskan, pihaknya menda­tangi DPRD karena diminta ekspos jenjang karier proses rotasi-mutasi dan promosi yang diterapkan di Pemkot Bogor. Dalam Perwali Nomor 17 Tahun 2019, ada perubahan pada SK Kepegawaian komprehensif. Tidak hanya pengangkatan, pensiun dan lainnya, dalam perwali itu juga ada klausul akan memperbaiki kekeliruan bila terjadi kekurangan.

”Produk hukum konsideran sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai dasar, itu yang paling penting, yang menga­manatkan langsung sebagai­mana diatur dalam UU ASN bahwa pengangkatan jabatan struktural ditetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) wali kota sebagai pejabat pem­bina kepegawaian daerah. Jadi jabatan tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, kini ada aturan Perwali Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perwali Nomor 17 Tahun 2019,” tandasnya. (ryn/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *