Ditinggal Pengembang, 627 Perumahan Belum Serahkan PSU

by -

Keberadaan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) di Kabupaten Bogor semakin terbeng­kalai. Dari 833 perumahan yang tercatat di Dinas Perumahan Kawa­san Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, baru 206 pengembang perumahan yang menyerahkan PSU kepada Pemkab Bogor.

KEPALA Bidang PSU pada DPKPP Kabupaten Bogor, Nunung Toyibah, menerang­kan, untuk menyelesaikan persoalan mandeknya penyerahan PSU oleh peng­embang kepada Pemkab Bo­gor, pihaknya tengah menyi­apkan draf Peraturan Bupati (Perbup).

Menurutnya, keberadaan Perbup menjadi sangat pen­ting, mengingat di dalamnya akan berisi pasal-pasal yang bisa menyelesaikan persoalan pengembang yang lepas tangan dari proses penyera­han PSU. ”Jadi, dalam Perbup itu nanti tertuang aturan se­perti misalkan pengembang sudah tidak ada, ada pihak yang bisa menyerahkan PSU kepada Pemkab Bogor dan lain-lain itu diatur di situ,” kata Nunung, Senin (29/3).

Baca Juga  Pengembang dan Pemdes Bungkam

Perbup ini sendiri ditarget rampung bulan depan. Sebab, saat ini pihaknya sudah mengajukan draf Perbup ke Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor. ”Kita yakin bulan depan sudah bisa terbit lah itu Perbup, karena masalah substansi dari Perbup-nya sudah sele­sai dibahas,” paparnya.

Berdasarkan catatan di DP­KPP Kabupaten Bogor, peru­mahan tertua yang belum menyerahkan PSU terdapat di Kecamatan Gunungsindur yang dibangun pada 1995. Namun khusus perumahan yang dibangun pada 2019 hingga ke depan, Pemkab Bogor sudah menyiapkan strategi agar penyerahan PSU diberikan sejak awal. ”Jadi, itu ada penyerahan adminis­trasi PSU sebelum IMB kelu­ar. Setidaknya kan kita sudah punya pegangan hitam di atas putih soal PSU ini,” jelasnya.

Baca Juga  MAU Bangun Perumahan di Lahan Seluas 165 Hektare di Tenjo Bogor

Terkait wacana merevisi Perda Nomor 7 Tahun 2012, Nunung merasa memang perlu ada perubahan. Sebab, dengan adanya Undang-Undang Omnibuslaw, perlu ada perubahan isi dari perda yang sudah berusia delapan tahun itu. ”Nah ini yang sedang kami komunikasikan dengan dewan, apakah perlu adanya perubahan atau tidak,” ung­kapnya.

Banyaknya PSU yang belum diserahkan kepada Pemkab Bogor, rupanya menjadi per­hatian anggota Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Wakil Ke­tua Komisi III, Aan Triana Al Muharom, mengungkapkan, tak kurang dari 627 peng­embang atau 75 persen belum menyerahkan PSU. Hal itu dikarenakan banyak peru­mahan yang sudah ditinggal pengembangnya. ”Masyara­kat ini menuntut hak mereka minta diperbaiki, tapi karena PSU-nya belum diserahkan, akhirnya tidak bisa masuk APBD. Nah, saya minta DPKPP mencari solusi terbaik,” jelas Aan.

Baca Juga  Soal Jalan R3, Warga Ngadu ke Sekda

Menurutnya, salah satu so­lusi untuk bisa menginter­vensi PSU yang belum dise­rahkan pengembang adalah dengan melakukan revisi terhadap Perda Nomor 7 Ta­hun 2012 tentang PSU dan Permukiman. Revisi Perda ini menjadi penting, meng­ingat perda yang sudah be­rusia 8 tahun ini ternyata belum memiliki perbup se­bagai turunannya.

”Perda ada pada 2012 se­mentara Perbup sampai hari ini belum ada. Berarti kan ada delapan tahun keko­songan. Jadi DPKPP ini ten­tunya kan tidak boleh diam ketika melihat persoalan. Contohnya, IMB itu nggak boleh keluar sebelum PSU diserahterimakan, makanya DPRD dalam hal ini berwa­cana merevisi Perda 2012 Nomor 7,” pungkasnya.(dil/c/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *