Hiks, Bansos Covid-19 Kota Bogor Masih Terkendala Instruksi Pemerintah Pusat

by -
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim saat ditemui awak media. (Foto:Dok. Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum bisa memastikan alokasi anggaran untuk jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada tahun ini.

Sebab, Pemkot Bogor masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait salah satu upaya penanganan Covid-19 tersebut. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim.

“Untuk jaring pengaman sosial pada 2021, pemerintah belum mendapatkan instruksi untuk melaksanakan alokasi (jaring pengaman sosial) untuk non DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera, red),” katanya kepada Metropolitan.id, Kamis (4/3).

Sehingga, sambung dia, Kota Bogor masih bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat, mengacu pada data sesuai DTKS Kota Bogor. Sebab Pemkot Bogor tidak bisa begitu saja mengalokasikan anggaran untuk bansos jaring pengaman sosial pada APBD dan harus menunggu instruksi dan arahan pemerintah pusat.

Baca Juga  Bima Arya 'Todong' Dinas hingga Perusahaan di Kota Bogor Kirim Bantuan buat Warga Terdampak Covid-19

“Jadi kita masih bertumpu pada bantuan dari pemerintah pusat. Masih dari yang dianggarkan pemerintah pusat sesuai data DTKS kita. Bukan kemudian kita alokasikan sendiri (pada APBD) bantuan untuk non DTKS,” ujar Dedie Rachim.

Sekadar diketahui, bansos Covid-19 yang berasal dari APBD Kota Bogor sempat dialokasikan dan disalurkan oleh Pemkot Bogor pada tahun 2020 lalu, yang dibagi menjadi empat tahapan.

Jumlah penerima bansos di Kota Bogor tahun lalu diperkirakan sebanyak 28.906 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan besaran bantuan Rp500 ribu untuk masing-masing KPM. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.