KPK Apresiasi Pendidikan Antikorupsi Jabar

by -

METROPOLITAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Dinas Pendi­dikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) yang telah berkomit­men menerapkan pendidikan antikorupsi di satuan pendi­dikan. Apalagi, Jabar men­jadi provinsi pertama yang mengeluarkan regulasi tentang pendidikan antikorupsi. Hal tersebut disampaikan Direk­tur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha, dalam kegiatan Koordinasi Imple­mentasi Pelaksanaan Pendi­dikan Antikorupsi di Jabar di kantor Disdik Jabar, Rabu (17/3).

Setelah diterapkannya re­gulasi, menurut Aida, ada lima tahapan implementasi pendidikan antikorupsi yang harus dijalankan. Di antaranya menyusun rencana kerja, mengalokasikan anggaran, sosialisasi dan peningkatan kompetensi kepala sekolah atau guru terkait, pendataan sekolah serta monitoring eva­luasi.

Setelah memiliki regulasi, Aida menuturkan, tahap se­lanjutnya harus dipastikan bahwa pendidikan antiko­rupsi sudah benar-benar diimplementasikan di semua satuan pendidikan di Jabar. ”Sudah ada beberapa sekolah yang mengimplementasikan. Kami hanya mengingatkan kepada satuan pendidikan yang belum mengimplemen­tasikan untuk segera melaku­kannya,” katanya.

Baca Juga  KPK Wajib Turun Tangan

Ia pun menargetkan tiga tahun ke depan seluruh sa­tuan pendidikan benar-benar mengimplementasikan pen­didikan antikorupsi. Pendi­dikan antikorupsi tak akan berjalan jika tidak didukung lingkungan. Sehingga ia mendorong guru, kepala se­kolah hingga pengawas seko­lah menerapkan perilaku antikorupsi. ”Semua harus memastikan pendidikan anti­korupsi berjalan efektif dengan memberikan teladan,” ung­kapnya.

Sementara itu, Kadisdik Ja­bar, Dedi Supandi, mengaku sangat mendukung penerapan pendidikan antikorupsi. ”Se­mua yang diharapkan KPK beberapa memang sudah hadir di satuan pendidikan. Yang perlu kita lakukan seka­rang adalah mengoptimalkan­nya,” pungkasnya.(*/rez/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *