Kuliti UU ITE, Mapancas Diskusi Bareng Polisi Hingga Insan Pers

by -190 views
DISKUSI : DPD Mapancas Kota Bogor menggelar diskusi bareng LBH UIKA, Polisi hingga Pers membahas UU ITE, di Gedung Graha Pena, Radar Bogor. Minggu (7/3/2021)

METROPOLITAN.ID – Penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang –Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membutuhkan penanganan khusus dan butuh waktu yang panjang. Hal tersebut diungkapkan Kanit Krimsus Polresta Kota Bogor AKP Dudi Aminudin Syah yang juga didamping Aiptu Budi pada saat menjadi nara sumber diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor dengan tema ‘UU ITE dan Kebebasan Berpendapat’, bertempat di Gedung Graha Pena, Radar Bogor Lt 4, Minggu (7/3/2021).

 

“Penanganan kasus atau adanya laporan dugaan pelanggaran UU ITE tidak semudah yang dibayangkan. Karena banyak yang harus terlibat, bahkan kami juga menggandeng langsung ahli bahasa dari Universitas Indonesia (UI). Jika memang tidak ada unsur pidana  maka akan kita stop, jika memang dianggap ada unsur pidana, maka akan diteruskan penentuan pasal yang dilanggar, ” bebernya.

 

Gelar perkara, lanjut dia, juga dilakukan dengan proses yang tidak singkat. Perbuatan yang dianggap melanggar UU ITE harus melalui pembuktian yang cukup rumit. “Jejak digital itu harus kita buktikan dengan menelaah dan bisa membedakan mana yang dinamakan unsur sara, penghinaan, fitnah dan lain sebagainya. Maka dari itu, Polri membentuk Virtual Police yang konsen dalam menangani terkait UU ITE, ” paparnya.

 

 

Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Ibnu Khaldun (Uika) Bogor Ibrahim Fazri memaparkan, terbitnya surat edaran dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Nomor : SE/2/II/2021 tentang ‘Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih Sehat dan Produktif’ dan rencana pemerintah yang bakal merevisi UU ITE merupakan pengejuwantahan dari kondisi ‘batin’ pemerintah yang dianggap mengalami penurunan dalam menerapkan demokrasi, khususnya kebebasan dalam berpendapat. Salah satunya, masih menurut dia, diduga, kebebasan berpendapat ‘dikebiri’ oleh UU ITE.

 

“Seperti data yang saya dapatkan, 30 persen lebih pihak yang melaporkan menggunakan UU ITE ini merupakan  unsur pemerintahan. Maka tidak salah jika urutan kebebasan berdemokrasi di Indonesia dibawah Timur Leste. Maka dari itu, saya juga cukup mengapresiasi penerbitan surat yang dilakukan Kapolri terkait penanganan UU ITE, ” beber dia.

 

Apalagi, sambung dia, dalam surat edaran Kapolri itu ada poin dimana saat pelaku meminta maaf, maka pihak kepolisian kembali membuka mediasi agar kasus yang dilaporkan bisa selesai dengan cara berdamai. “Saya berharap, dengan adanya surat edaran ini bisa menjadi angin segar bagi kebebasan berpendapat di negara kita tercinta ini, ” terangnya. Terkait rencana pemerintah yang ingin merevisi UU ITE, dirinya berharap UU UTE tak lagi multitafsir dan dijadikan alat untuk membungkam kebebasan berpendapat.

 

Pemimpin Redaksi (Pemred) Radar Bogor Riki Noor Rachman menyambut baik surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan rencana pemerintah yang akan merevisi UU ITE. Menurutnya, UU ITE diyakini lahir dari semangat berdemokrasi sehingga seharusnya, berbanding lurus dengan peningkatan  indeks berdemokrasi di Indonesia. “Saya mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman Mapancas Bogor. Terkait revisi, semoga UU ITE tidak lagi menjadi alat segelintir orang untuk menyingkirkan orang lain, ” tegasnya.  Ketua DPD Mapancas Kota Bogor, Fathullah Fawaid menjelaskan, digelarnya diskusi publik ini bertujuan agar bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, agar lebih berhati – hati dalam bermedia sosial. “Masih banyak masyarakat yang belum memahami betul tentang UU ITE, ” pungkasnya. (cr2/suf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *