Usut Mafia Tanah di Kawasan Puncak

by -

METROPOLITAN – Masifnya alih fungsi lahan di kawasan Puncak, rupanya tak lepas dari praktik penjualan lahan negara dengan status Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN VIII Gunung Mas oleh mafia tanah alias biong.

Hilangnya fungsi resapan air, dianggap sebagai pemicu musibah banjir dan longsor, sehingga mengancam kese­lamatan jiwa.

Ketua Umum Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia (PPLHI), Muhamad Nurman, menu­turkan, praktik penjualan lahan negara oleh mafia tanah yang disebut biong di Puncak menjadi penyebab hilangnya area resapan air.

Ia pun meminta penegak hukum tegas terhadap mafia tanah. Terlebih, Presiden Jo­kowi secara tegas memerin­tahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di Indonesia.

Baca Juga  NEKAT BUKA INI SANKSI DARI SATPOL PP

Akan tetapi, sambung Nur­man, pengendalian kawasan Puncak sebagai hulu Ciliwung bukan hanya soal praktik jual-beli lahan negara oleh para biong, tapi juga harus dilakukan penyelidikan ter­kait kebijakan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PTPN VIII Gunung Mas dengan se­jumlah pihak lantaran KSO tersebut tidak berkaitan dengan produksi perusahaan.

”Penyerobotan lahan oleh warga lalu dijual ke pengu­saha atau pejabat untuk dija­dikan vila dan kebijakan KSO, menjadi pemicu terjadinya alih fungsi lahan. Harus ada penanganan serius agar fung­si kawasan Puncak sebagai resapan air tetap terjaga,” terangnya.

Menurut Nurman, untuk penanganan kawasan Puncak diperlukan kerja sama yang sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Ja­karta, bukan saling menyala­hkan satu sama lain atas ben­cana banjir yang merendam ibu kota setiap musim peng­hujan. Sebab, tanpa penanga­nan serius, maka kerusakan di hulu Ciliwung akan sema­kin parah.

Baca Juga  UPT Jalan Jembatan Ciawi Perbaiki Jalan Longsor

”Semua pihak harus bersin­ergi dalam mengendalikan Puncak sebagai area resapan air. Perhutani dan PTPN VIII Gunung Mas juga harus bisa menjaga amanat negara dalam mengelola dan menjaga lahan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Demokrasi Warga, Gus Fauzi Ali Hanafi, menyatakan dukungannya terhadap insti­tusi polri dalam memberantas praktik mafia tanah karena aksi tersebut jelas merugikan. Ia mengaku optimis Korp Bhayangkara akan bersikap profesional tanpa pandang bulu dalam memberantas mafia tanah. ”Kami mendukung langkah Kapolri dalam men­jalankan instruksi Presiden Jokowi terkait pemberantasan mafia tanah. Siapa pun pelaku dan beking praktik tersebut harus diseret ke ranah hukum,” tegasnya. (wan/b/mam/py)

Baca Juga  Komplotan Mafia Tanah Diringkus, Dua Buron

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *