13 Tahun Bawaslu, Mengawasi untuk Demokrasi

by -
Ridwan Arifin, anggota Bawaslu Kabupaten Bogor

Perjalanan panjang demokratisasi di Indonesia terus berjalan. Perjalanan panjang memperkuat sistem demokrasi melalui perbaikan terus menerus untuk mewujudkan demorasi subtansial. Bagian dari perbaikan tersebut adalah rangkaian sejarah terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Berbagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah dengan meperkokoh hadirnya lembaga pengawas pemilu agar dapat mewujudkan pemilihan yang demokratis.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dengan kedaulatan berada di tangan rakyat yang kemudian kedaulatan tersebut di implentasikan melalui penyelenggaraan pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan, maka hal yang sangat baik dan patut diberikan apresiasi bila semua pihak terus memperbaiki penyelengaraan pemilu tersebut.

Secara bersama-sama, kita menyadari bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang paling penting untuk masa depan demokrasi Indonesia.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negera yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) di mata para pembentuk undang-undang hanya mungkin terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesionaltas dan akuntabilitas.

Ada rangkaian sejarah panjang menuju lembaga pengawasan bersifat permanen pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Oragnisasi pengawas pemilu baru dikenal pada Pemilu 1982, sekalipun pemilu pertama di Indonesia sudah dilaksanakan sejak 1955.

Dikutip dari buku Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia yang disusun KPU, pada Pemilu 1982 pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980. Pengawasan pemilu dilakukan oleh Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Pusat (Panwaslakpus), Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Tingkat I (Panwaslak I), Panitia Pengawas Pemilu Tingkat II (Panwaslak II), dan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwaslakcam). Sekalipun awalnya kemunculan lembaga pengawas pemilu yang diakibatkan ketidakpuasan atas pelaksanaan Pemilu 1977, fungsi pengawasan dengan organisasi resmi yang khusus untuk mengawasi pemilu tetap menjadi kurang jelas karena struktur organisasinya menjadikan lembaga pengawas ini sekedar subordinat dari kepanitiaan penyelenggara pemilu yang bernama Panwaslak Pemilu.

Baca Juga  Hangatnya Bincang Sastra Religius (bagian 3-Habis)

Kedudukan lembaga pengawas pemilu mulai menguat sejak Reformasi 1998, tepatnya ketika dilangsungkan Pemilu 1999. Saat itu, lembaga pengawas pemilu menjadi organisasi yang mandiri, yang keanggotaannya meliputi unsur nonpartisan, seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.

Selanjutnya, pada Pemilu 2004, Panitia Pengawas Pemilu (PPP) menjadi bagian penyelenggaraan pemilu yang proses pembentukannya di tingkat lusat dilakukan oleh KPU. PPP juga bertanggung jawab kepada KPU. Namun, hubungan PPP di tingkat pusat dengan PPP di daerah sampai tingkat kecamatan tetap bersifat hirarkis.

Rangkaian sejarah kelambagaan pengawas pemilu dalam mengawas demokratisasi di Indonesia dalam penyenegggaraan pemilu demi mewujudkan pemilihan demokratis pada dasarnya menjadi bagian dari apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia dengan menginkan penyelenggaraan pemilu yang Luber dan Jurdil. Sehingga, tiap tahapan munculnya lembaga pengawas pemilu sebagai amanah harapan bangsa Indonesia tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, artinya kehadiran lembaga pengawas pemilu yang hadir terlegitimasi secara hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun pada posisi tertentu, sistem kepemiluan di Indonesia sering berubah-ubah setiap kali penyelenggaraan Pemilu. Meski demikian, secara jelas rangkaian sejarah Bawaslu sampai hadirnya Bawaslu sebagai lemabaga pengawas pemilu yang bersifat permanen di tingkat kabupaten/kota adalah amanah dari hadirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ikhtiar mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dengan berbagai perjalanan Panjang terbentuknya lembaga pengawas pemilihan umum pada akhirnya menemui titik puncaknya dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas dasar undang-undang ini, lembaga pengawas pemilihan umum di kabupaten/kota seluruh Indonesia ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap. Selain secara kelembagaan yang bersifat tetap, di Bawaslu provinsi terdapat penambahan personel komisoner dengan jumlah lima sampai dengan tujuh orang. Dlam tingkatan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga pengawas yang bersifat tetap menggantikan lembaga Panwaslu yang bersifat ad hoc. Selain kelembagaan yang bersifat tetap, Bawaslu di kabupaten/kota juga dikuatkan kewenangannya yang menyatakan bahwa Bawaslu kabupaten/kota berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif dan menyelesaiakan sengketa proses pemilu.

Baca Juga  Ade Yasin Raih Penghargaan Obsession Award Tahun 2021 sebagai Best Regional Leaders

13 tahun Bawaslu hadir untuk terus konsisten menjaga semangat demokrasi dengan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga penagawas pemilu untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis dan menegakkan keadilan pemilu. Hal ini dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran pengawas pemilu di bawahnya sebagai bagian dari implementasi amanah perundang-undangan yang menginterpretasikan bahwa Bawaslu tidak hanya melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu secara prosedural, akan tetapi melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara subtantif sebagai pengawal demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum demi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

13 tahun sebagai bagian dari puncak dari ikhtiar menyempurnakan kelembagaan pengawas pemilu sampai dengan ditetapkannya lembaga Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap, maka hal ini menjadi harapan bagi berbagai pihak bahwa penyelenggaraan pemilu dapat terwujud dengan pemilihan yang demokratis dan adil dan menjunjung tinggi asas penyelenggaraan pemilu.

13 tahun Bawaslu hadir dengan semangat mengawasi salah satu instrumen demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah salah satu bentuk konsistensi dan komitmen Bawaslu melaksanakan amanah agar terwujudnya pemilu yang demokratis serta telah sesuai dengan asas dan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu yang menjadi rule of the law sebagai koridor yang telah menjadi pedoman baik moral maupun hukum untuk berbagai pihak serta masyarakat.

13 tahun Bawaslu hadir mengawasi demokrasi ini dibangun atas dasar integritas yang kemudian Bawaslu mencoba meletakan sebuah konsepsi dari integritas tersebut dengan kriteria kesesuaian antara konsepsi integritas penyelenggara dengan tindakan, nilai-nilai, metode, prinsip-prinsip yang mempengaruhi partisipasi dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Hal ini kemudian dapat terukur dan ternilai bahwa jajaran pengawas pemilihan umum di bawahnya memiliki integritas dengan output terlaksananya dan terlihatnya hasil pemilihan umum yang Luber dan Jurdil.

Baca Juga  Diduga Ada Kelompok Ingin Buat Repot Ma’ruf

13 tahun Bawaslu hadir untuk mengawasi demokrasi merupakan juga sebuah titik berat harapan masyarakat untuk perbaikan demokrasi. Komitmen Bawaslu Kabupaten Bogor sebagai bagian dari jajaran Bawaslu dan pengawas pemilu serta sebagai penyelenggara pemilu yang mengawasi proses demokratisasi penegakan hukum pemilu sangatlah penting ke depannya. Sebab, penegakkan hukum pemilu memiliki urgensi secara ekonomi, politik dan sosial budaya, yang kemudian akan terkorelasi sebagai hukum causalitas dengan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hasil output pemilu itu sendiri.

13 tahun merupakan usia yang masih muda bagi Bawaslu untuk terus berusaha meningkatkan segala bentuk perbaikan mengawasi demokrasi di Indonesia, dengan tetap terus mendorong semangat partisipasi masyakat untuk selalu ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu agar dapat terwujudnya pemilu yang demokratis secara subtansial, tidak hanya secara prosedural. Ini merupakan salah satu instrumen penting dari konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Bawaslu kedepan harus kemudian tetap selalu melakukan terobosan yang memberanikan diri secara kelembagaan, menuntut kecerdasan bagi para anggota Bawaslu untuk tetap berkomitmen, melaksakan pengawasan pemilu hingga menegakkan hukum pemilu. Hal ini merupakan tuntutan bagi Bawaslu untuk tetap menghadirkan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan penegakan hukum pemilihan umum yang berkeadilan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, baik dalam hal pengawasan, penanganan pelangggaran pemilu, maupun penyelesaian sengketa proses pemilu.

Dengan demikian, Bawaslu tetap konsisten kedepan menjaga amanah sebagai salah satu toggak demokrasi.
Selamat ulang tahun ke-13 Bawaslu.
Bersama rakyat awasi pemilu.
Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.

Ditulis oleh Ridwan Arifin, anggota Bawaslu Kabupaten Bogor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *