METROPOLITAN – Penyaluran Bantuan Sosial Terpadu (BST) tahap keempat bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Bogor mulai disalurkan.
Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Sumartini, menerangkan, penyaluran BST dilakukan sejak 11 Maret sampai 22 April. Jumlah penerima BST di Kota Bogor sendiri sebanyak 37.588 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). ”Jadi, jumlah penerima ada 37.588 KPM dan ini diluar DTKS,” katanya kepada Metropolitan, Rabu (14/4).
Masing-masing penerima bantuan, tambah Sumartini, akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000. Di mana setiap penerima bisa mencairkannya di kantor pos atau di kantor kelurahan masing-masing.
Sekadar diketahui, BST Kemensos 2021 ini pembagiannya dibagi empat tahap. Yakni, penyaluran dilakukan pada Januari, April, Juli dan Oktober.
Sebelumnya, sekitar 109.000 warga Kota Bogor yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) nampaknya harus lebih bersabar. Sebab, pencairan Bansos Kemensos pada periode Maret mengalami keterlambatan pencairan akibat terkendala proses verifikasi data yang tengah dilakukan Kemensos.
Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Fahrudin, mengatakan, dari 109.000 data yang diajukan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), baru 87 persen yang sudah terverifikasi Kemensos. Dari 109.000 data yang diajukannya, terdiri dari 51.000 PKM penerima bansos pangan dan 58.000 PKM penerima bansos tunai. ”Dari bansos tunai Rp300.000 untuk setiap KPM dan bansos pangan senilai Rp200.000 untuk KPM. Semuanya masih tahap verifikasi di Kemensos,” katanya.
Meski dalam tahap proses validasi, masyarakat yang terdaftar sebagai KPM sudah bisa melakukan pencairan untuk bansos Maret ini, khususnya mereka yang datanya lolos verifikasi. ”Data yang selesai verifikasi ada sekitar 87 persen. Dari data itu ada beberapa yang sudah bisa dicairkan, walaupun belum maksimal dan belum merata semua,” ujarnya.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, dari 51.000 PKM bansos pangan, 15.000 di antaranya sudah melakukan pencarian. ”Kalau yang bansos tunai Rp300.000 juga sama, untuk Maret ini ada yang sudah bisa dicairkan. Dari 58.000 PKM, 38.000 di antaranya sudah bisa dicairkan,” tuturnya.
Ia juga mengaku tidak bisa berbuat banyak atas keterlambatan pencairan bansos tersebut. Sebab, kewenangan validasi dan verifikasi data ada pada kementerian. ”Tugas kami hanya melakukan pendataan. Saat data masuk dan diverifikasi kementerian, kami tidak bisa berbuat banyak. Jadi, kami minta masyarakat bersabar dahulu,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta masyarakat tenang atas keterlambatan pencairan tersebut. Sebab, verifikasi dilakukan agar data penerima bantuan ini lebih baik untuk ke depannya. ”Kita tahu bersama masyarakat sangat menunggu bantuan ini, tapi kan pemerintah juga mungkin tidak ingin salah sasaran, jadi masyarakat harap bersabar,” tutupnya. (dil/b/mam/py)
