Bawaslu Jabar Susun Pedoman Sidang Sengketa Pemilu Berbasis Daring

by -38 views

METROPOLITAN – Bawaslu Jawa Barat (Jabar) sedang menyusun pe­tunjuk teknis (juknis) penyelesaian sengketa pemilihan umum (pemilu) berbasis daring atau virtual. Ke depan, sidang-sidang penyelesaian seng­keta diharapkan bisa dilakukan tan­pa tatap muka saat kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini.

Penyusunan ini dimulai dengan menggelar Forum Dis­kusi bersama sembilan Bawaslu Kabupaten/Kota Regional Barat Jawa Barat di kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Rabu (7/4). Selain dihadiri Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Ba­waslu Jabar Yulianto dan Koordinator Divisi Pengawa­san Bawaslu Jabar Zaki Hilmi, forum ini juga menghadirkan akademisi yang juga praktisi hukum Siti Natawati untuk membahas soal teori dan praktik beracara secara daring.

Koordinator Divisi Penye­lesaian Sengketa Bawaslu Jabar, Yulianto, mengatakan, situasi pandemi ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Sementara tugas-tugas penyelesaian sengketa oleh Bawaslu masih terus berjalan. Selain upaya pe­negakan keadilan, keselama­tan masyarakat juga men­jadi hal yang wajib terpenuhi. “Hari ini kami mendiskusikan format untuk penyelesaian sengketa pemilihan berba­siskan teknologi atau daring, virtual. Kegiatan ini diinisi­asi Bawaslu Jabar untuk me­respons perkembangan si­tuasi pandemi dan menganti­sipasi seandainya ke depan ada kondisi yang memang tidak memungkinkan penye­lesaian sengketa dilakukan secara tatap muka,” ujar Yu­lianto.

Baca Juga  Respon Pandemi, Bawaslu Jabar Susun Pedoman Sidang Sengketa Pemilu Berbasis Daring

Meski entah kapan bisa di­berlakukan, dibutuhkan da­sar hukum atau regulasi dan petunjuk teknis yang jelas sedini mungkin. Tujuannya agar saat pelaksanaan penye­lesaian sengketa secara daring nanti ada keseragaman di setiap kabupaten/kota.

“Ini penting agar dalam proses daring ini selain se­ragam, teman-teman juga tidak kehilangan konten sub­stansi untuk membuat putu­san yang objektif. Sekarang kita susun dulu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang biasa diperlukan untuk penye­lesaian masalah secara daring, terutama terkait dengan fa­silitas, kesiapan SDM dan hukum beracaranya barang­kali harus ada yang disesu­aikan,” terangnya.

Hasil forum ini nantinya akan disusun Bawaslu Jabar dan akan dilaporkan ke Ba­waslu RI sebagai masukan dalam proses penyusunan regulasi.

Di tempat yang sama, aka­demisi yang juga praktisi hukum, Siti Natawati, men­jelaskan soal aturan dan tek­nis yang berkaitan dengan persidangan daring di peng­adilan. Di masa pandemi ini, pengadilan juga sudah me­nerapkan sistem persidangan secara daring atau virtual. Regulasinya sudah mengacu pada keputusan yang dikelu­arkan Mahkamah Agung, sehingga bisa menjadi acuan jika Bawaslu ingin menerap­kan hal serupa.

Baca Juga  Paslon Dilarang Kampanye di Pesantren

Meski sangat mungkin di­terapkan pada persidangan penyelesaian sengketa pe­milu di Bawaslu, ada bebe­rapa tahapan yang dirasa baiknya tetap dilakukan se­cara langsung. Misalnya pada tahap pembuktian.

“Misal salah satu alat buk­tinya dokumen tertulis. Itu tidak bisa hanya menyerah­kan fotokopi, bahkan yang sudah dilegalisasi. Tetap harus menyampaikan, mem­perlihatkan surat-surat asli, bukti asli. Demikian juga untuk di Bawaslu, sebaiknya tahapan itu tidak dilakukan secara daring, Bagi peme­riksa atau Bawaslu, majelis yang menangani mungkin tidak jadi masalah tidak ada bukti tertulis atau dilakukan secara daring. Kan Bawaslu ibaratnya seperti hakim, apa saja yang ada, itulah yang menjadi bahan untuk putu­san. Tetapi ini kan akan meru­gikan bagi pemohon atau termohon berkaitan dengan putusan kalau alat buktinya tidak lengkap,” ungkap pe­rempuan yang juga pernah menjadi anggota Panwaslu dan KPU Kota Bogor ini.

Baca Juga  Respon Pandemi, Bawaslu Jabar Susun Pedoman Sidang Sengketa Pemilu Berbasis Daring

Selain aturan dan teknis, Bawaslu juga harus memper­siapkan infrstruktur persi­dangan daring. Infrastruktur ini bisa meliputi peralatan, teknologi, jaringan internet hingga sumber daya yang mumpuni untuk menjalankan siding secara virtual.

“Tujuan ini sangat bagus, dari soal waktu saja kita jadi bisa lebih efisien disbanding persidangan konvensional. Tapi kendalanya biasanya di SDM dan infrastruktur, ini yang juga harus diperhatikan. Jaringan internet juga, jangan pas siding nanti tiba-tiba eror atau lambat,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Seng­keta Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin, menu­turkan, pemanfaatan tekno­logi semacam ini sangat di­perlukan dalam kondisi darurat seperti pandemi. Ia berharap penyusunan aturan dan teknis yang diinisiasi Bawaslu Jabar ini bisa men­jadi acuan bagi Bawaslu kota/kabupaten dalam me­maksimalkan fungsi penega­kan hukum dalam kepemi­luan.

“Proses penyelesaian seng­keta pemilu ini juga kan dila­kukan seluruh Bawaslu ka­bupaten/kota. Acuan yang disusun ini tentu akan sang­at berguna untuk teman-teman Bawaslu di daerah. Jadi semuanya jelas mulai dari regulasi hingga ke tek­nisnya,” tandas Ridwan. (fin/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *