METROPOLITAN – Empat hari jelang berakhirnya simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor terus melakukan evaluasi.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim, mengungkapkan, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki Pemkab Bogor sebelum melangsungkan PTM pada Juli. Masalah transportasi bagi siswa/i masih menjadi hal yang harus diperbaiki. Sebab, berdasarkan evaluasi simulasi PTM terbatas, banyak siswa/i yang masih menggunakan angkutan umum untuk datang ke sekolah.
Hal ini dinilai membahayakan siswa/i terpapar virus Covid-19 di angkutan umum. Sehingga ia mendorong pemkab menyediakan angkutan khusus bagi siswa/i saat pelaksanaan PTM. ”Persoalan transportasi siswa menjadi konsen kita juga. Kita juga mendukung untuk pengadaan moda transportasi khusus, selama itu untuk kebutuhan masyarakat kita tetap mendukung,” kata Muad kepada Metropolitan, Selasa (6/4).
Sebelum digelarnya PTM nanti, politisi PDI-P itu juga mengaku akan meminta data vaksinasi guru. Hal ini berkaitan dengan keselamatan siswa jelang digelarnya PTM. ”Saya pasti akan minta data sekolah mana yang tenaga pendidiknya belum mendapatkan vaksinasi dan sekolah mana yang sudah mendapatkan. Harapan saya segera mungkin sebelum Juli harus sudah divaksin,” paparnya.
Sebelumnya, sebanyak 170 sekolah di Kabupaten Bogor telah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Persiapan terus dilakukan Pemkab Bogor untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di sekolah.
Pemprov Jawa Barat sendiri mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka digelar pada Juli, dengan syarat semua guru sudah mendapatkan vaksinasi tahap pertama dan kedua.
Agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) berjalan lancar saat diterapkan pada Juli sesuai keputusan menteri pendidikan, Pemkab Bogor menargetkan 39 ribu vaksinasi untuk guru. ”Itu kita siapkan kalau PTM Juni selesai, jadi tidak ada risiko yang berat,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin, kepada Metropolitan, Selasa (6/4).
Ade Yasin menambahkan, pemberian vaksinasi untuk saat ini hanya dilakukan bertahap lantaran vaksin dari pemerintah pusat masih kurang. ”Kita ingin vaksinasi secara serentak, tapi kan vaksinnya kurang. Ini sudah dibahas vaksin dari negara sana dikirimnya secara bertahap juga,” sambungnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerima vaksin sekitar 2.200 vaksin untuk tenaga pendidik seperti dosen dan guru.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Atis Tardiana, mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang berjalan selama ini belum ada kasus terkonfirmasi positif pada satuan pendidikan yang melaksanakan uji coba PTM terbatas. “Alhamdulillah belum ada laporan terkonfirmasi positif, protokol kesehatan dijalankan dengan baik,” katanya.
Meski demikian, Atis tidak menampik adanya beberapa kelonggaran dalam ketentuan uji coba PTM terbatas ini. Di antaranya masih ada siswa yang diperbolehkan pulang dan pergi ke sekolah menggunakan angkutan umum.
Menurut Atis, hal tersebut memang sulit diatur. Sebab, tidak semua orang tua mampu mengantar anak-anaknya ke sekolah. Sehingga ke depan hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi. “Sedikit ada kelonggaran, murid ada yang menggunakan angkutan umum ya tidak bisa kita atur juga. Mungkin karena orang tuanya tidak mampu mengantarkan anak sampai sekolah,” terangnya. (rex/dil/b/mam/py)