Ketua DPRD Minta Sekda Turun Tangan Selesaikan Masalah RS Lapangan Kota Bogor

by -
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. (Foto:Ist)

METROPOLITAN.id – Operasional Rumah Sakit (RS) Lapangan, Kota Bogor, memang sudah selesai pertengahan April lalu. Namun belum terselesaikan pembayaran alat kesehatan (alkes) pada RS darurat di kawasan GOR Pajajaran itu sebesar Rp5,6 miliar, terus jadi sorotan.

Menurut Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto,
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki kewajiban untuk melunasi tunggakan dengan mendorong pencairan anggaran yang sudah ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kemudian juga ada keterlambatan pencairan. Disinyalir karena hal admisnistratif dan lainnya. Sebenarnya masalah ini jadi warning agar pelaksana melakukan penyelesaian dengan serius dan tidak menimbulkan masalah baru,” katanya, Senin (26/4).

Ia juga meminta sekretaris daerah (sekda) untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan memberikan supervisi agar kontribusi penanganan Covid-19 tidak tercoreng karena ketidakmampuan penyelesaian administratif.

Baca Juga  Siap-Siap 770 Guru di Kota Bogor Mulai Divaksin Pekan Depan

“Yang jelas ada kewajiban yang belum tertunaikan. Ada kinerja administratif yang tak maksimal,” tegas Atang.

Politisi PKS itu menambahkan, dalam hal kedaruratan,memang diperbolehkan kolaborasi antar SKPD, asalkan dengan tupoksi yang jelas. Siapa mengerjakan apa sesuai tupoksi dan siapa yang bertanggung jawab.

“Harusnya antara Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak ada masalah dalam penyelenggaraan RS Lapangan. Namun, apabila betul ada miss antar tiga SKPD itu, ini merupakan kemunduran dan mesti ada evaluasi. Terutama dalam hal pembagian peran,” tukasnya.

Belum lagi, sambung dia, Pemkot Bogor akan menghadapi libur panjang Idul Fitri, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik antar berbagai sektor.

Baca Juga  Jelang Pengumuman Hasil Seleksi, Calon Direksi Tirta Pakuan dari Internal Banjir Dukungan

“Rencana RS Lapangan sudah lama dibahas sejak 2020. Tapi saat itu kita banyak fokus ke pemilihan lokasi,antara mengembangkan puskesmas yang sudah ada atau membuat lokasi baru,” tandasnya.

Apalagi, kata Atang, sejak awal DPRD tak pernah dilibatkan dalam pembangunan RS Lapangan. Ia menduga, alasannya karena merupakan program pemerintah pusat.

“Memang di saat darurat, pemerintah boleh melakukan langkah terukur. Tapi penyelenggaraan RS Lapangan mesti sesuai regulasi, operasionalnya sesuai harapan masyarakat dan sesuai target RS Lapangan.

Bila dalam perjalanannya ada masalah, artinya koordinasi antar pihak tak berjalan maksimal. Sedangkan hingga kini kita belum tahu kapan pandemi berakhir,” jelasnya.

Jika pun kajian sejak awal pendirian RS Lapangan tak lengkap. Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi dalam tiga bulan.

Baca Juga  Ada Relaksasi Bayar PBB, Kota Bogor Bisa Raup Rp80 M

“Kalau itu dilakukan mestinya semua masalah bisa diselesaikan,” tuntasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.