Kota Bogor Krisis RTH

by -98 views

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih sulit merealisasikan penyediaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan RTH.

Alih-alih menyediakan lahan RTH sebesar 20 persen dalam aturan itu, lahan RTH di Kota Bogor hingga 2020 masih minim lantaran baru men­capai 4,18 persen. Kota Bogor pun berupaya mengejar kekurangan ketersediaan RTH tersebut.

Kepala Bidang Perenca­naan dan Pengembangan Wilayah (P2W) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bo­gor, Sofie Linawati, menga­takan, minimnya RTH di Kota Bogor diyakini karena keterbatasan anggaran pe­merintah daerah untuk mela­kukan pembelian tanah atau land banking. Apalagi, harga tanah di perkotaan relatif lebih mahal. “Hasil perhitung­an capaian RTH sebesar 4,18 persen dari target sebesar 20,02 persen,” ungkapnya.

Baca Juga   Puncak II Dibangun, Jadi Kawasan Wisata Terpadu

Tak hanya itu, sambung dia, kondisi eksisting Kota Bogor relatif padat. Hal itu juga jadi alasan minimnya RTH di Kota Bogor. Saat ini beberapa pengembang perumahan di Kota Bogor masih belum me­nyerahkan kewajiban kepada Pemkot Bogor, yakni meny­erahkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), sehing­ga luas RTH di Kota Bogor belum meningkat. “Itu salah satunya. Selain itu kondisi eksisting wilayah perkotaan relatif padat,” kilahnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, mem­beberkan alasan Pemkot Bogor tidak secara intensif menambah lahan untuk ke­tersediaan RTH. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2021 Kota Bogor belum me­madai untuk menerapkan land banking. Masih ada program-program lain yang diprioritaskan beberapa tahun ke depan.

Baca Juga  Bingung Buang Sampah, Sungai Jadi TPS

Pemkot pun putar otak. Salah satunya mendorong sekitar 280 pengembang pe­rumahan di Kota Bogor untuk menyerahkan PSU. Dari 280 pengembang tersebut, baru 70 pengembang yang sudah melaksanakan kewajiban itu.

“Kan yang baru menyera­hkan baru sekitar 70-an peng­embang. Jadi kita dorong terus kepada pengembang yang masih eksis. Dari seki­tar 280 itu ada yang sudah mati suri, ada juga yang sudah mati benaran,” kata Dedie.

“Ada yang sudah tidak ada di Bogor (pemiliknya). Arti­nya perumahan yang masih ada di Kota Bogor, yang me­mang nanti akan kita dorong untuk diserahkan PSU-nya, sebagai bentuk kewajiban pokok saat ajukan izin,” tun­tasnya. (ryn/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *