Minim Anggaran, Sejak Awal Covid Kota Bogor Nggak Ada Alokasi Insentif Nakes

by -102 views
ILUSTRASI NAKES. (Ist)

METROPOLITAN.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tengah berupaya untuk menganggarkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) Covid-19 di Kota Bogor sebesar Rp30,2 miliar. Apalagi sejak awal pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak mengalokasikan anggaran insentif nakes pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan hanya bertumpu pada alokasi pemerintah pusat.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno. Ia menyebut bahwa nakes yang bertugas di khusus di Puskesmas Kota Bogor saja saat ini berjumlah 953 orang.

Ia pun mengakui tahun ini Pemkot Bogor tak menganggarkan insentif nakes melalui APBD Kota Bogor dengan pertimbangan defisit anggaran.

“Kami belum bisa mengajukan anggaran insentif untuk nakes yang bertugas di puskesmas Kota Bogor ke pemerintah pusat karena untuk nakes yang bertugas di rumah sakit saja belum dibayarkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, dana insentif bagi nakes ternyata tersendat pencairannya. Padahal sudah setahun lebih para pejuang di garis terdepan ini berjuang memerangi virus. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020. Pembagian insentif dibagi menjadi empat kategori. Diantaranya adalah Dokter Spesialis Rp15 juta, Dokter Umum dan Gigi Rp10 juta, Bidan dan Perawat Rp7,5 juta dan Tenaga Medis Lainnya Rp5 juta.

Baca Juga  JM Sebut RS Lapangan Kota Bogor Perlu Dilanjut

Kondisi ini juga dibenarkan oleh Retno bahwa insentif bagi nakes dari pemerintah pusat belum dicairkan sejak Oktober silam. Namun ketika ditanyakan kendala apa yang terjadi di pusat sehingga belum dicairkannya dana insentif ini, Retno tidak memberikan jawaban.

“Belum (dicairkan),” singkatnya

Sementara itu, Salah satu perawat dari RS Medika Dramaga, Muhammad Nurdin mengaku belum mendapatkan dana insentif sejak Oktober.

“Insentif belum turun semua, bulan oktober sampai saat ini belum,” ungkapnya.

Sebagai perawat yang langsung bersentuhan dengan pasien positif Covid-19, Nurdin mengaku selalu diselimuti oleh rasa takut terpapar oleh virus yang belum ditemukan obatnya ini.

Bahkan pada awal pandemi, selama tiga bulan ia tidak pernah pulang kerumah dan harus menjauh dari sang isteri, untuk menjaga keluarganya agar tidak terpapar.

Tak sedikit juga rekan-rekan seperjuangannya yang berguguran selama setahun pandemi terjadi.

“Teman-teman (perawat, red) banyak yang tumbang, sahabat saya sampai dirawat bahkan sampai kena ICU dan hampir meninggal. Bahkan sampai saat ini saya masih takut kalau pulang ke rumah. Bukannya apa-apa, takut nularin ke isteri dan keluarga,” ujarnya.

Baca Juga  Minum Obat Lambung, Janin Bayi Keluar Sendiri Lalu Dibuang...

Dana insentif yang seharusnya ia dan rekan-rekannya terima itu menurutnya bukan sesuatu yang ia harapkan. Namun, memang ia berharap adanya apresiasi dari pemerintah kepada para nakes yang sudah berjuang selama setahun ini memerangi Covid-19.

“Mungkin kalau dibilang ngarep sih gak terlalu ya. Yang penting ada apresiasi dan dukungan lah dari pemerintah. Terurama dari masyarakat agar tetap patuhi prokes. Karena lebih sedih melihat pasien yang masuk ke RS daripada tidak mendapatkan insentif,” tandas wanita yang pernah menjabat wakil Direktur RSUD Kota Bogor itu.

Sebelumnya, tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19 ternyata belum mendapatkan dana insentif. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pun berinisiatif untuk memberikan dana insentif bagi para pejuang ditengah pandemi ini.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, mengungkapkan landasan hukum untuk pemberian insentif ini tertuang didalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 terkait PPKM Mikro, Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan No. SE-2/PK/2021, dan juga Instruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan PPKM Mikro di Desa.

Baca Juga  Dinsos Klaim Warga Miskin Kota Bogor Berkurang

Atang pun mengungkapkan terdapat beberapa pos anggaran yang bisa dialokasikan untuk digunakan untuk pos anggaran dana insentif bagi nakes. Diantaranya adalah pos anggaran PCR test sebesar Rp22 miliar dan pos anggaran vaksin Rp8,6 miliar.

“Tidak akan termanfaatkan anggaran tersebut, bisa dialihkan untuk insentif nakes melalui mekanisme pergeseran atau mekanisme lain yang diperbolehkan. Melalui perubahan anggaran,” katanya kepada Metropolitan.id saat ditemui di kantor DPD PKS, Kamis (8/4).

Agar insentif ini tepat sasaran, Atang mengaku saat ini tengah meminta data total nakes yang ada di Kota Bogor ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. Tak hanya itu, nantinya untuk besaran insentif juga akan dirumuskan bersama komisi IV DPRD Kota Bogor agar sesuai dengan anggaran yang ada dan jumlah nakes yang ada. (dil/c/ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *