Respon Pandemi, Bawaslu Jabar Susun Pedoman Sidang Sengketa Pemilu Berbasis Daring

by -78 views

METROPOLITAN.id – Bawaslu Jawa Barat (Jabar) sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) penyelesaian sengketa pemilihan umum (pemilu) berbasis daring atau virtual. Ke depan, sidang-sidang penyelesaian sengketa diharapkan bisa dilakukan tanpa tatap muka saat kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini.

Penyusunan ini dimulai dengan menggelar forum diskusi bersama 9 Bawaslu kabupaten/kota Regional Barat Jawa Barat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Rabu (7/4). Selain dihadiri Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar Yulianto dan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi, forum ini menghadirkan akademisi yang juga praktisi hukum Siti Natawati untuk membahas soal teori dan praktik beracara secar daring,

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar, Yulianto mengatakan, situasi pandemi ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Sementara tugas-tugas penyelesaian sengketa oleh Bawaslu masih terus berjalan. Selain upaya penegakkan keadilan, keselamatan masyarakat juga menjadi hal yang wajib terpenuhi.

“Hari ini kami mendiskusikan format untuk penyelesaian sengketa pemilihan berbasiskan teknologi atau daring, virtual. Kegiatan ini diinisiasi Bawaslu Jabar untuk merespon perkembangan situasi pandemi dan mengantisipasi seandainya ke depan ada kondisi yang memang tidak memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara tatap muka,” ujar Yulianto.

Meski entah kapan bisa diberlakukan, dibutuhkan dasar hukum atau regulasi dan petunjuk teknis yang jelas sedini mungkin. Tujuannya, agar saat pelaksanaan penyelesaian sengketa secara daring nanti ada keseragaman di setiap kabupaten/kota.

Baca Juga  Bawaslu Kabulkan Kemenangan Pepen

“Ini penting agar dalam proses daring ini selain seragam, teman-teman juga tidak kehilangan konten substansi untuk membuat putusan yang objektif. Sekarang kita susun dulu kebutuhan-kebutuhan apa saja yang biasa diperlukan untuk penyelesaian masalah secara daring, terutama terkait dengan fasilitas, kesiapan SDM dan hukum beracaranya barangkali harus ada yang disesuaikan,” terangnya.

Nantinya, hasil forum ini akan disusun Bawaslu Jabar dan akan dilaporkan ke Bawaslu RI sebagai masukan dalam proses penyusunan regulasi.

 

 

Di tempat yang sama, akademisi yang juga praktisi hukum Siti Natawati menjelaskan soal aturan dan teknis yang berkaitan dengan persidangan daring di Pengadilan, Di masa pandemic ini, Pengadilan juga sudah menerapkan sistem persidangan secara daring atau virtual. Regulasinya juga sudah mengacu pada keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sehingga bisa menjadi acuan jika Bawaslu ingin menerapkan hal serupa.

Baca Juga  1.990 Aduan Masuk Ke Bawaslu RI

Meski sangat mungkin diterapkan pada persidangan penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu, ada beberapa tahapan yang dirasa baiknya tetap dilakukan secara langsung, misalnya pada tahap pembuktian.

“Misal salah satu alat buktinya dokumen tertulis. Itu tidak bisa hanya menyerahkan fotokopi, bahkan yang sudah dilegalisasi. Tetap harus menyampaikan, memperlihatkan surat-surat asli, bukti asli. Demikian juga untuk di Bawaslu, sebaiknya tahapan itu tidak dilakukan secara daring, Bagi pemeriksa atau Bawaslu, majelis yang menangani mungkin tidak jadi masalah tidak ada bukti tertulis atau dilakukan secara daring. Kan Bawaslu ibaratnya seperti hakim, apa saja yang ada, itulah yang menjadi bahan untuk putusan. Tetapi ini kan akan merugikan bagi pemohon atau termohon berkaitan dengan putusan kalau alat buktinya tidak lengkap,” ungkap perempuan yang juga pernah menjadi anggota Panwaslu dan KPU Kota Bogor ini.

Baca Juga  Bawaslu Minta Pemda Tertibkan Poster Balon yang Gagal Maju

Selain aturan dan teknis, Bawaslu juga harus mempersiapkan infrstruktur persidangan daring. Infrastruktur ini bisa meliputi peralatan, teknologi, jaringan internet hingga sumber daya yang mumpuni untuk menjalankan siding secara virtual.

“Tujuan ini sangat bagus, dari soal waktu saja kita jadi bisa lebih efisien disbanding persidangan konvensional. Tapi kendalanya biasanya di SDM dan infrastruktur, ini yang juga harus diperhatikan. Jaringan internet juga, jangan pas siding nanti tiba-tiba eror atau lambat,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin mengaku pemanfaatan teknologi semacam ini memang sangat diperlukan dalam kondisi darurat seperti pandemi. Ia berharap, penyusunan aturan dan teknis yang diinisiasi Bawaslu Jabar ini bisa menjadi acuan bagi Bawaslu kota/kabupaten dalam memaksimalkan fungsi penegakkan hukum dalam kepemiluan.

“Proses penyelesaian sengketa pemilu ini juga kan dilakukan seluruh Bawaslu kabupaten/kota, acuan yang disusun ini tentunya akan sangat berguna untuk teman-teman Bawaslu di daerah. Jadi semuanya jelas mulai dari regulasi hingga ke teknisnya,” tandas Ridwan. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *