Baru 54 Desa yang Lolos Verifikasi Program SamiSade

by -

METROPOLITAN.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor tengah melakukan verifikasi terhadap desa-desa calon penerima anggaran program Satu Miliar Satu Desa (SamiSade).

Kasi Sarpras DPMD Kabupaten Bogor, Harif wahyudi mengungkapkan jika sejauh ini tidak lebih dari 50 persen jumlah desa yang telah lolos verifikasi dan tinggal menunggu pencairan anggaran SamiSade.

“Sampai saat ini baru 54 desa dari 12 kecamatan yang sudah mengajukan pencairan dan telah melalui tahapan verifikasi. Tinggal menunggu pencairan,” kata Harif.

Diketahui, dalam program SamiSade ini, Bupati Bogor melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Bupati per 8 Februari 2021 Nomor 147/142/KPTS/Per-UU/2021. Samisade merupakan langkah Pemkab Bogor untuk upaya pemulihan ekonomi. Asumsinya, dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat, maka dapat membantu perekonomian, sekaligus meningkatkan infrastruktur di desa. Anggaran yang disiapkan dalam APBD 2021 mencapai Rp311,83 miliar, dengan sasaran 349 desa di 38 kecamatan.

Baca Juga  Ade Yasin Klaim Setahun Jalan Desa Bertambah 473,7 Kilometer

“Tapi tidak semua desa mendapatkan Rp1 miliar. Sejauh ini, ada 214 desa yang ada dapat Rp1 miliar. Sisanya bervariasi tapi paling rendah Rp200 juta ada empat desa,” paparnya.

“Makanya bimtek dulu. Kan turunnya bertahap tuh. Jadi desa yang dapat minggu ini misalnya, bimtek dulu. Beri pengarahan. Kan pengarahan saja tidak perlu biaya,” katanya.

Harif melanjutkan, dengan samisade diharapkan bisa meningkatkan akselerasi pembangunan di pedesaan sehingga bisa menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian dengan membaiknya infrastruktur desa.

Agar tidak terjadi penyelewengan, Pemkab Bogor menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk ikut melakukan pengawasan.

Kata Harif juga menjelaskan, proses pencairan anggaran SamiSade tersebut tergantung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku kuasa pengguna anggaran.

Baca Juga  Buntut Kerumunan Megamendung, Pemkab Bogor Siap Diperiksa

“Kalau pencairan itu tergantung BPKAD. Kalau dari kami itu lebih kepada verifikasi data desa dari kecamatan. Lebih ke verifikasi administrasinya,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.