BSNP Nilai Pendidikan Urusan Bersama

by -

METROPOLITAN – Anggota Badan Standar Nasional Pen­didikan (BSNP), Doni Koeso­ema, menilai pendidikan merupakan urusan bersama. Sehingga elitisme dalam mengelola pendidikan hendaknya dihindarkan. ”Apa­lagi hanya memberi ke­wenangan dalam peng­embangan pendidikan pada segelintir orang,” kata anggota BSNP, Doni Koesoema, dalam keterangannya, Senin (3/5).

Gotong-royong, partisipasi dan kontrol kekuasaan yang demokratis, kata Doni, akan memungkinkan inovasi pen­didikan berada pada jalur yang benar. ”Mekanisme kontrol publik atas kebijakan Kemen­terian sebagai pelaksana yang wajib memenuhi standar na­sional pendidikan harus tetap ada dan diatur dalam PP,” tegas Doni.

Sebelumnya, Doni menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pen­didikan (SNP) yang menyeluruh mendesak untuk dilakukan. Sebab jika tidak kualitas pen­didikan Indonesia tidak akan mengalami kemajuan.

Baca Juga  Ada Pemilu, Jadwal UN 2019 Dipercepat

”Revisi ini sangat mendesak. Bila tidak, saya tidak yakin, pendidikan kita akan maju, sevisioner apa pun menterinya,” kata Doni.

Keparahan PP tersebut, men­urut Doni, salah satunya ka­rena disusun tanpa mengin­dahkan adanya Undang-un­dang Sistem Pendidikan Na­sional (UU Sisdiknas). Kemen­terian Pendidikan Kebudaya­an Riset dan Teknologi dinilai mengabaikan aturan yang menjadi landasan dunia pen­didikan tersebut. ”(PP 57) Merupakan pengabaian ama­nat dalam UU Sisdiknas,” sam­bungnya.

Hal itu dibuktikan karena PP 57 tidak menyertakan badan maupun lembaga yang selama ini menjalankan fungsi pen­jaminan standar pendidikan. Tidak diaturnya badan ataupun lembaga dalam PP adalah bentuk ketidaksiapan Kemen­dikbud-Ristek dalam meran­cang PP 57.

”Tidak adanya pengaturan dalam PP tentang badan yang memiliki tugas dan fungsi standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pen­didikan menunjukkan tidak siapnya Kemdikbud dalam mengusulkan perubahan kon­sep tentang standar nasional,” ujarnya.

Baca Juga  BSNP Revisi Delapan Standar Nasional Pendidikan

Dengan begitu, nomenklatur BSNP, BAN S/M, BAN PAUD, BAN PNF dan LPMP, dan De­wan Pendidikan bisa saja di­hapus Kemendikbud-Ristek. Meskipun begitu, Doni me­nyebut BSNP akan tetap hadir sebagai bentuk menjalankan amanat UU Sisdiknas.(med/ yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *