Bukber dan Halalbihalal Dilarang

by -

Sudah ada dua kasus Covid-19 yang berasal dari mutasi ganda India masuk Indonesia. Selain kasus dari India, Indonesia juga menemukan kasus dari Afrika Selatan. Bahkan, dua kasus tersebut terjadi di Ibu Kota Jakarta.

BERSAMAAN dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberi su­rat edaran soal larangan buka puasa bersama alias bukber dan halalbihalal saat hari raya nanti.

Tito Karnavian mengeluar­kan Surat Edaran (SE) tentang pelarangan kegiatan buka puasa bersama pada Bulan Ramadan dan kegiatan open house/halalbihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hij­riah 2021.

SE itu berisi permintaan kepada para jajaran kepala daerah di Indonesia agar me­larang kegiatan buka puasa bersama. SE tersebut ditan­datangani Tito Karnavian tertanggal 4 Mei 2021.

”Melakukan pelarangan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah lima orang selama Bulan Ramadan 1442 Hijriah 2021,” bunyi sa­lah satu butir dalam SE ter­sebut.

Larangan itu diterbitkan lantaran berkaca pada Rama­dan tahun lalu. Di mana usai Lebaran terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif Co­vid-19.

”Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dimin­ta kepada saudara gubernur/ bupati/wali kota mengambil langkah-langkah,” kata Tito.

Baca Juga  Silaturahmi Antarpengurus, Perkuat Jaringan Pengusaha Wanita

Selain meminta kepala dae­rah melarang kegiatan buka puasa warganya, Tito juga meminta agar menginstruk­sikan pejabat di daerahnya tak menggelar halalbihalal.

”Menginstruksikan kepada seluruh pejabat/Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah untuk tidak melakukan open house/halalbihalal dalam Hari Raya Idul Fitri 1442 Hij­riah 2021,” kata Tito dalam SE.

Menanggapi SE tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku sudah mendapat­kannya. Ia pun mendukung seluruh kebijakan yang di­keluarkan pemerintah pusat, termasuk mendagri atas la­rangan bukber dan halalbi­halal.

“Kami mendukung dan se­gera akan disosialisasikan ke seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS),” kata Bima.

Sementara itu, update ter­kini mengenai virus corona di Tanah Air juga cukup meng­khawatirkan. Ini menyusul ditemukannya kasus mutasi virus corona dari India di Ibu Kota.

Satuan Tugas (Satgas) Covid menemukan varian B117, B1617, dan B1351 yang mer­upakan varian of concern yang harus diwaspadai karena me­miliki beberapa karakteristik, seperti disampaikan Organi­sasi Kesehatan Dunia (WHO). Salah satunya menyebabkan penularan yang lebih cepat.

“Kita sebut sebagai supers­preader,” kata Prof Wiku dalam keterangan virtual, Selasa (4/5).

Baca Juga  Kang Emil Ajak Kepala Daerah Jaga Persatuan

Kedua, jelasnya, varian ini memengaruhi tingkat kepa­rahan penyakit dan memper­cepat gejala bagi seseorang yang terinfeksi. Awalnya ge­jala ringan dalam waktu sing­kat menjadi berat, bahkan berujung pada kematian.

“Untuk blB1617 sampai saat ini masih Varian Of Interest (VOI). Tentunya VOU ini ada beberapa varian, ada sekitar ada enam sampai tujuh va­rian yang menjadi perhatian. Artinya, jika kita menemukan varian B1617, apakah varian ini akan berkontribusi yang sama dengan varian-varian lainnya?” ujar Prof Wiku.

Lalu varian B117 dilaporkan pada sebagian besar negara-negara Eropa dan sudah men­jadi dominasi di Eropa. Va­rian b1351 diduga menyebab­kan penurunan efektivitas daripada vaksin di Afrika Selatan.

“Ada dugaan penurunan vaksin ini tapi masih menunjukkan memberikan hasil yang positif terhadap penanganan Covid-19. Ma­kanya kami mengupayakan vaksinasi untuk segera dila­kukan lebih dulu daripada si virus ini bermutasi. Tentu harus edukasi protokol kese­hatan dan mempercepat vaksinasi,” jelasnya.

“Tentunya pertama kita su­dah pernah merasakan di akhir Desember sampai Januari, lonjakan kasus yang cukup eksponensial. Kemudian ke­terisian dari rumah sakit su­dah mendekati hingga 90 persen. Beberapa hal yang diantisipasi selain mendorong masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan, dari segi fasilitas kesehatan (faskes), kami menyiapkan rumah sakit vertikal, dan mengimbau pe­merintah daerah (pemda) menyiapkan Rumah Sakit Umum (RSU) daerah dan Rumah Sakit Covid yang ma­sih berfungsi tentunya disi­apkan,” katanya.

Baca Juga  Halalbihalal, BBRP Semakin Besar di Masyarakat

Wiku Adisasmito pun meng­ingatkan agar pelaksanaan salat Idul Fitri 2021 harus mempertimbangkan zona risiko penularan virus corona. Masyarakat yang berada di zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19 diwajib­kan melaksanakan salat Idul Fitri di rumah.

”Bagi masyarakat yang be­rada di zona risiko merah dan oranye maka diwajibkan un­tuk salat Idul Fitri di rumah saja,” kata Wiku dalam kon­ferensi pers di YouTube Se­kretariat Presiden, Selasa (4/5).

Sementara itu, masyarakat yang berada di zona risiko kuning dan hijau diizinkan melaksanakan salat Idul Fitri di masjid. Namun, Wiku meng­ingatkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan saat menunaikan salat Idul Fitri.

”Tetap mematuhi protokol kesehatan dan diikuti maksi­mal 50 persen jamaah dari total kapasitas masjid. Setelah itu, jamaah membawa per­lengkapan salat sendiri,” pung­kasnya. (dil/c/jp/feb/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *