Jelang PTM di Kota Bogor, PGRI Minta Perketat Pengawasan Siswa saat Pulang Sekolah

by -
ILUSTRASI : Siswa saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kota Bogor tengah bersiap menerapkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Juli nanti, dengan berbagai kebijakan. (Sandika/Metropolitan)

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mematangkan rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli nanti. Bahkan beberapa waktu lalu Pemkot Bogor melakukan diskusi dengan berbagai stakeholder pendidikan terkait wacana ini, termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor.

Wakil Ketua PGRI Kota Bogor Usman Tonda mengatakan, ada beberapa hal yang direkomendasikan dari PGRI Kota Bogor kepada Pemkot Bogor sebelum pelaksanaan PTM. Salah satunya terkait vaksinasi kepada tenaga pendidik hingga tenaga non pendidik yang ada di sekolah.

Ia mengapresiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) yang sudah memberikan prioritas kepada guru dan tenaga pendidik untuk mendapatkan vaksin. Sejauh ini, hingga vaksinasi tahap terakhir beberapa waktu lalu, sudah 631 tenaga pendidik dan 160 tenaga non-pendidik dibawah PGRI yang mendapat jatah vaksin.

Baca Juga  Bima Arya Minta Refocusing Anggaran Siapkan Skema Bansos di Bogor

“Ini sesuai usulan PGRI beberapa waktu lalu, di mana kami minta sebelum PTM, harus divaksin dulu semua guru,” katanya saat ditemui Metropolitan, Selasa (4/5).

Kedua, pihaknya berharap dalam PTM nanti, kesehatan siswa tetap menjadi yang utama. Lalu, pelaksanaan PTM harus disetujui oleh semua stakeholder dan semua sekolah wajib memenuhi protokol kesehatan (prokes).

Meski begitu, kata dia, perlu ada pembahasan lebih lanjut dengan mengundang beberapa stakeholder yang pada diskusi sebelumnya tidak dilibatkan. Seperti Satpol PP hingga Dinas Perhubungan (Dishub). Hal itu terkait aktifitas siswa sebelum datang dan pulang sekolah.

“Tempat nongkrong anak setelah sekolah, itu siapa yang mengawasi? makanya Satpol PP dan polisi juga harus bantu sekolah, membantu Satgas Pelajar, yang juga ada kalanya mereka ngajar. Harusnya ada tim khusus mengawasi ditambah unsur sekolah. Ini yang kami harap ada pertemuan lanjutan nanti dengan pihak terkait,” jelasnya.

Baca Juga  Santuni Ribuan Janda, Atty Sampaikan Pendidikan Politik

Buatnya, persoalan PTM lebih condong punya potensi kerawanan pada sisi kegiatan siswa selepas dari kelas. Sebab, saat di kelas, kegiatan siswa pasti terawasi dengan berbagai prokes. Belum lagi sejak awal prokes menjadi kewajiban sebelum dilaksanakannya PTM.

“Masalah itu bukan saat disekolah, di sekolah mah sejak awal diawasi. Justru selepas dari kelas, itu siapa yang awasi kalau mereka nongkrong dulu? atau kalau mereka naik angkot, itu siapa yang awasi jaga jarak-nya? kan tetap ada potensi penularan disitu,” ungkap Usman.

Menurutya, perlu ada ada koordinasi lintas sektoral dengan berbagai pihak, salah satunya dengan mengundang Satpol PP, kepolisian hingga Dishub bahkan asosiasi mal dan sejenisnya, untuk berdiskusi sebelum pelaksanaan PTM.

Baca Juga  Buat Inovasi, Bagian PBJ Kota Bogor Perkuat Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang Jasa

“Supaya mem-blok anak-anak berseragam masuk mal, misalnya. Kan persoalannya sebetulnya bukan saat disekolah saja, malah saat datang dan pulang sekolah,” tegasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *