Kerap Sengsarakan Warga, ’Bank Emok’ Malah Dapat Bantuan Pemerintah

by -
Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya. (Foto : Dokumentasi pribadi)

METROPOLITAN – Di tengah merajalelanya keberadaan ‘Bank Emok’ yang kerap melilit ma­syarakat dengan ‘utang tutup utang’ belakangan ini dianggap menggeser peran dan kebera­daan koperasi. Hal tersebut dikatakan Ketua sekaligus Penanggung Jawab Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Man­diri, Atty Somaddikarya.

Menurutnya, nasabah ‘Bank Emok’ tersebut mendapatkan prioritas Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Kemen­terian Operasi (Kemenkop). Ditengarai ‘Bank Emok’ terse­but berdiri di bawah bendera atau naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia pun menyayangkan kebe­radaan pemerintah yang tidak begitu peduli dan maksimal melindungi koperasi-koperasi di Indonesia. “Jadi, untuk apa adanya kementerian koperasi dan dinas koperasi jika kebe­radaannya tidak begitu pe­duli dan maksimal melindun­gi koperasi di Indonesia?” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menilai mekanisme pembayaran pada ‘Bank Emok’ terkesan mem­beratkan dan menggeser azas gotong-royong yang diartikan dan diaplikasikan menjadi sis­tem tanggung renteng untuk pinjaman macet atau nunggak.

“Ya, jadi bergesernya pola gotong-royong diartikan pada tanggung renteng untuk pin­jaman macet. Itu berkiblat pada sistem ekonomi Muham­mad Yunus dari Bangladesh. Jadi bukan berkiblat pada azas gotong-royongnya Bung Hatta. Padahal itu sebagai suko guru­nya Indonesia,” bebernya. “Su­dah jelas-jelas sistem dari wa­pres RI, Bung Hatta melekat dengan julukan bapak Kope­rasi Indonesia, kenapa kita harus ikut arus pemikiran ne­gara lain (Bangladesh),” tam­bahnya.

Baca Juga  'Bank Emok' Merajalela, Atty Somaddikarya Bilang Begini

Atty melanjutkan, beberapa hal yang ia pelajari di setiap kota dan kabupaten adalah keberadaan Permodalan Na­sional Madani (PNM) Persero yang bernama PNM Mekar atau ini yang masyarakat kenal se­bagai ‘Bank Emok’.

Permodalan tersebut berkibar di bawah bendera BUMN yang kini memiliki 6,3 juta nasabah seluruh Indonesia. “Tergerus­nya budaya bangsa dalam eko­nomi kerakyatan. Berkumpul dan berserikat semakin menjauh dari harapan karena lembaga koperasi tidak begitu diperha­tikan secara maksimal,” ujar Atty. “Dengan begitu, pemerin­tah terlihat cuek bebek dengan adanya praktik pinjaman di masyarakat yang dibungkus serta berkedok tanggung ren­teng,” sambungnya.

Tak hanya itu, ia juga menyo­roti tanpa adanya analisa yang tepat siapa yang berhak menda­patkan pinjaman. “Jadi, tidak ada analisis siapa yang dapat, tepat atau tidak dan dari mana sumber uang untuk membay­arnya nanti,” jelasnya.

Baca Juga  'Bank Emok' Merajalela, Atty Somaddikarya Bilang Begini

Mirisnya, lanjut Atty, banya­knya anggota ‘Bank Emok’ yang mendapatkan bantuan BPUM Kemenkop. “Buah dari tidak adanya analisa adalah pene­rima manfaat BPUM kebanya­kan bukan pelaku usaha mik­ro, tidak tepat sasaran dan timbul tanda tanya besar, apa­kah ‘Bank Emok’ itu sebuah lembaga koperasi?” tuturnya.

Menurut pimpinan koperasi yang sudah 27 tahun berkiprah di Bogor Raya ini, azas kope­rasi yang sebenarnya harus dipertahankan dan dilindungi sebab sesuai budaya bangsa.

“Karena pinjaman di kope­rasi ketika nasabah tidak mampu lagi membayar ke­wajiban, sifatnya menjadi hibah dan akan ditutup dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Ko­perasi,” jelasnya.

“Bukan dengan cara tanggung renteng yang akan menyebab­kan yang menjadi miskin me­nanggung pinjaman kelom­poknya yang tidak mampu membayar atas kewajibannya. Akhirnya terjadi dan bermun­culan misbar (miskin baru), karena hilangnya sumber pen­ghasilan terlebih di tengah musibah Covid-19 yang me­nahun seperti sekarang ini,” jelasnya.

Baca Juga  'Bank Emok' Merajalela, Atty Somaddikarya Bilang Begini

Menurutnya, azas koperasi yang dilahirkan pendiri bang­sa -Bung Hatta- jauh lebih baik dibandingkan pemikiran yang di ‘copy paste’ dari bangsa lain yang diterapkan di Indonesia. (*/ryn/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *