Kota Bogor Punya Perda Koperasi dan UMKM

by -

METROPOLITAN – DPRD Kota Bogor akhirnya mengesahkan satu produk regu­lasi terbarunya, yakni Perda tentang Pem­berdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Ketua Panitia Khusus (Pansus), Anita Primasari Mongan, mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk mendorong ke­bangkitan ekonomi di daerah. Salah satu­nya dengan memberikan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Anita mengatakan, terdapat tiga poin penting yang tertuang dalam perda terse­but. Pertama, yakni penguatan koperasi di Kota Bogor. Kedua, penguatan pada usaha mikro. Dalam raperda itu, pihaknya menginginkan Pemkot Bogor lebih memperhatikan nasib pelaku usaha UMKM. “Ketiga, pemberdayaan koperasi sebagai salah satu wadah pem­berdayaan UMKM,” katanya.­

Menurut Anita, peraturan tersebut sebagai tindak lanjut pemerintah terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, sesuai UU yang telah disahkan Pre­siden Joko Widodo, koperasi menjadi agregator UMKM. Untuk itu, ke depan bisa mem­bantu permodalan UMKM di tengah pandemi Covid-19.

“Kita ketahui semua sektor terdampak pandemi. Kita dorong pengembangan melalui perda ini,” ungkap ketua Komisi I DPRD Kota Bogor itu. Sehingga kope­rasi dapat melakukan pem­biayaan kepada pelaku UMKM di Kota Bogor yang mungkin membutuhkan permodalan dalam mengembangkan bisnisnya.

Selain itu, sambung dia, UU Cipta Kerja juga memudahkan untuk mendirikan koperasi. Hal tersebut menjadi pem­bahasan penting dalam per­da tersebut. “Klaster kope­rasi dan UMKM disebutkan, syarat pembentukan kope­rasi primer sekurang-kurang­nya dilakukan sembilang orang,” ujarnya.

Padahal pada UU sebelum­nya, yakni UU Nomor 25 Tahun 1992 mengenai Perkopera­sian diatur bahwa Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang.

Lalu, Anita menambahkan, BUMD dan usaha besar harus bisa menjalin hubungan kerja sama dengan koperasi dan usaha mikro di Kota Bo­gor. “Semua regulasi ini untuk melindungi UMKM dan ko­perasi,” katanya.

Sekadar diketahui, dalam APBD Perubahan 2020 Wali Kota Bogor, Bima Arya, me­nyampaikan, Pemkot Bogor memperoleh tambahan Rp11 miliar dari Dana Insentif Dae­rah (DID) di ajang Tatanan Normal Baru 2020 yang dise­lenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dana tersebut akan difokus­kan pada bantuan dan pen­guatan UMKM. (ryn/mam/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *