Pemkab Bogor Didatangi KPK, Rudy Minta Momentum Ini untuk Berbenah

by -

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menilai kedatangan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan I Direktorat Korsup Wilayah II KPK ke Kabupaten Bogor adalah kesempatan untuk berbenah.

MENURUTNYA, kedatangan lembaga antirasuah ini untuk mengingatkan penyeleng­gara negara, baik eksekutif dan legislatif, akan pentingnya menghindari tindak pidana korupsi yang dampaknya merugikan diri sendiri, kelu­arga dan masyarakat luas.

”Kita harus bersyukur bahwa hari ini kita masih diingatkan. Maka jangan sampai ketika sudah diingatkan tapi tidak didengar dan tidak dijalankan dengan baik masukan-masu­kannya,” kata Rudy usai men­dampingi Bupati Bogor, Ade Yasin, menerima kunjungan KPK di kantor Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (25/5).

DPRD Kabupaten Bogor, lanjut Rudy, memiliki tugas untuk membantu, termasuk ikut mengawasi dan meng­ingatkan pemangku kebijakan di Pemkab Bogor. ”Kami sangat mendukung penuh upaya KPK ini. Kami juga akan membantu, karena pada prin­sipnya kita harus berbenah bersama-sama. Sinergi harus kita lakukan dengan baik,”

Baca Juga  Panwas Harus Jeli Awasi Dana Kampanye Bapaslon

jelas politisi Gerindra itu.

Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, kedatangan lembaga antirasuah tersebut untuk melaksanakan rapat koordinasi program pemberan­tasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemkab Bogor. ”Jadi, lebih pada menerima masu­kan dan pencegahan. Masu­kan yang harus kami pedo­mani dan kami laksanakan,” katanya.

Ade Yasin menjelaskan, be­berapa poin masukan yang harus diterapkan Pemkab Bogor, di antaranya persoalan aset milik pemerintah, po­tensi pajak dan peningkatan kinerja ASN di Kabupaten Bogor. ”Untuk pembenahan aset mulai dilakukan seperti dengan BPN dalam program sertifikasi aset. Lalu untuk potensi pajak lebih pada pena­gihan tunggakan yang belum terbayarkan. Sementara untuk kinerja ASN lebih pada pe­nertiban,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah II Jawa Barat, Dwi Aprilia Linda Astuti, men­gungkapkan, kegiatan program Pemberantasan Korupsi Ter­integrasi Wilayah Kabupaten Bogor dilakukan untuk menge­cek langsung upaya-upaya pencegahan korupsi di Ka­bupaten Bogor dan meninda­klanjuti kegiatan penanda­tanganan komitmen bersama antara bupati Bogor dengan KPK wilayah II Jabar.

Baca Juga  KPK Bidik Tersangka Baru Kasus Bowo

“Monev ini kami lakukan untuk memastikan sejauh­mana upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pem­kab Bogor. Sebab, pemberan­tasan korupsi ini tak hanya tugas KPK, tapi juga tanggung jawab setiap daerah untuk bersama-sama melakukan upaya pemberantasan ko­rupsi secara terintegrasi,” ujar Dwi.

Dalam rakor tersebut, be­berapa Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD) dilibatkan. Di antaranya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pena­taan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Kawasan Pemu­kiman dan Pertanahan (DP­KPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Inspektorat Kabupaten Bogor. (yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *