Pengusaha Tambang Teriak, 8 Tahun Kena Pungli dan Kini Mau Dilegalkan Lewat Peraturan Desa

by -
Kuasa Hukum PT Sundamanik, Gerry Wahyu Rianto saat menunjukan surat yang ditujukan ke Bupati Bogor perihal keberatan pungutan yang dialami sejumlah perusahaan tambang di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Senin (3/5).

METROPOLITAN.id – Pengusaha tambang di Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor teriak. Sudah 8 tahun mereka dikenakan pungutan yang entah untuk apa dan tak ada dasar aturannya.

Persoalan tersebut mencuat setelah kuasa hukum PT Sundamanik, Gerry Wahyu Rianto angkat bicara. Advokat dari Kantor Hukum Gerry WR And Akhmad Hidayat Partners ini mewakili enam perusahaan tambang yang berhadapan dengan persoalan pungli ini, yakni PT Dian Purnawira Swasta, PT Sudamanik, PT Batu Tama, PT GMJI, PT Taruna Tangguh Mandiri, dan PT Sinar Mandiri Mitra Sejati.

Gerry menyebut pungutan yang sudah berjalan selama 8 tahun ini tak memiliki dasar hukum atau hitam di atas putih. Sehingga, ia menganggap pungutan tersebut merupakan bentuk pungutan liar.

Mulanya, ia menceritakan, oknum kepala desa (kades) melakukan pemungutan dengan dalih untuk pembangunan desa. Ia meminta biaya rata-rata sebesar Rp20 ribu untuk tiap kendaraan tambang per rit kepada seluruh perusahaan tambang yang melintasi desanya. Proses pengambilan uang dilakukan oleh aparatur desa ke setiap kendaraan yang terparkir dijalan.

Jika dikalkulasikan, rata-rata uang yang diberikan tiap perusahaan ke oknum kades selama satu tahun mencapai Rp200 juta.

“Kalau delapan tahun kan berarti kira-kira Rp1,6 miliar. Itu baru dari satu perusahaan saja,” ujar Gerry, Senin (3/5).

Baca Juga  H-6 Lebaran, Dinkes Jamin Layanan Mudik Prima

Setelah satu tahun berjalan, perusahaan meminta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak oknum kades tersebut. Namun bukannya transparansi yang didapat, Gerry menyebut bahwa oknum kades tersebut malah mengelak dan tidak pernah memberikan laporan penggunaan keuangan.

Meski merasa keberatan, Gerry mengaku pihaknya tidak berani melawan karena takut dipersulit ketika meminta perizinan untuk memperpanjang. Bahkan ia mendengar kabar bahwa uang tersebut tak sampai ke masyarakat.

“Bukan cuma itu, ternyata uang yang kami berikan itu juga tidak sampai ke masyarakat. Karena saat kita tanya ke masyarakat, mereka mengaku tidak dapat apa-apa. Bahkan pembangunan pun tak ada,” ungkapnya.

Saat ini, oknum kades tersebut terpilih kembali untuk periode ketiga. Setelah 8 tahun berlalu, oknum kades tersebut menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Rengasjajar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa, Perdes Rengasjajar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Optimasi Program Pemberdayaan dan Perkades Rengasjajar Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Besaran Pungutan/Iuran Desa dan Optimasi PPM dan Kompensasi Perusahaan.

Gerry menilai aturan yang rencananya akan diberlakukan mulai Mei mendatang ini sama saja melegalkan pungli yang sudah terjadi bertahun-tahun. Peraturan ini juga dinilai sangat memberatkan. Sebab dalam Perkades Nomor 8 tahun 2020, pungutan yang tadinya sebesar Rp20 ribu naik menjadi Rp100 ribu. Padahal, pihaknya juga harus membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan peraturan-peraturan daerah lainnya yang terkait dengan usaha yang dijalankan oleh kliennya.

Baca Juga  Rumah Sakit Mulai Penuh, Ade Yasin Siap-siap Tambah Nakes

“Ini jelas bahwa pihak desa telah melanggar Pasal 51 huruf (b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan kades dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,” tegas Gerry.

Tak hanya itu, Gerry menilai pembuatan peraturan inicacat hukum karena tidak melalui prosedur yang seharusnya. Tidak ada rekomendasi dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Bupati Bogor dalam penyusunannya. Selain itu, ia dengan tegas mengatakan bahwa peraturan ini telah melanggar kepentingan umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Atas persoalan ini, Gerry meminta Bupati Bogor sesegera mungkin melakukan evaluasi dan menggelar audiensi untuk membahas peraturan ini. Ia sendiri sudah mengirimkan surat ke Bupati Bogor Ade Yasin terkait permasalahan ini.

“Kalau permohonan kami tidak dijawab, maka kami akan proses ke tingkatan selanjutnya yaitu melalui meja hijau atas adanya dugaan pungli dan penggelapan uang. Kami memiliki bukti pencatatan pengeluaran uang yang dipungut,” tandasnya.

Terpisah, Sekretaris Desa (Sekdes) Rengasjajar, Hafidin mengungkapkan maksud dan tujuan dibentuknya Perdes dan Perkades ini. Menurutnya, sejak berdirinya perusahaan tambang, masyarakatnya tidak pernah merasakan dampak positifnya.

Baca Juga  Disenggol Angkot, Ditabrak lalu Tewas

Bahkan, Hafidin menyebut dana kemasyarakatan yang diterima oleh warganya hanya sebesar Rp120 ribu per bulan tiap tahunnya. Dengan diterbitkannya Perdes ini, ia mengaku akan meningkatkan dana kemasyarakatan menjadi Rp1 juta per bulan tiap tahunnya dari biaya pungutan tersebut.

“Makanya lahirnya perdes ini hakikatnya dasarnya mensejahterakan masyarakat yang memang ada di Rengasjajar dan target-targetnya kita ada empat yang ingin kita capai,” ujar Hafidin saat dikonfirmasi.

Meski demikian, ia mengakui diterbitkannya Perdes dan Perkades ini menuai banyak penolakan dari pemilik perusahaan tambang. Padahal menurutnya, proses penerbitan Perdes dan Perkades yang rencananya akan mulai diberlakukan pada 19 Mei mendatang ini sudah sesuai aturan.

Hafidin juga mengaku sudah mengajak para perusahaan untuk memberikan masukan terkait besaran pungutan yang tertuang dalam Perkades tersebut.

“Angka itu kita keluarkan untuk mendapatkan respon. Nah respon dalam arti apakah dalam angka tersebut tepat atau tidak, tapi tidak ada respon dari perusahaan, baik mengatakan iya atau tidak. Nah dari situ otomatis kita jalan saja karena tidak ada respon kita anggap iya saja,” pungkasnya. (dil/c/fin))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *