Revisi Perda Tata Ruang, Pemkab Bogor Garap RTRW DOB Kabupaten Bogor Timur

by -

METROPOLITAN.id – Pasca Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merestui pemekaran Kabupaten Bogor Timur, kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah bersiap-siap melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dengan disetujuinya pemekaran tersebut Pemkab Bogor rupanya harus menata kembali tata ruangnya serta menyiapkan tata ruang untuk wilayah Kabupaten Bogor Timur. Sehingga ketika moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dicabut Kabupaten Bogor Timur sudah matang kesiapannya dalam memisahkan diri.

“Itu yang nantinya akan dibahas, karena dalam RTRW yang lama DOB Kabupaten Bogor itu tidak masuk,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman.

Selain untuk tata ruang Kabupaten Bogor Timur, wacana pergantian ibukota untuk DOB Kabupaten Bogor Barat pun tak luput menjadi perhatian Komisi I. Apalagi menurut Usep beberapa waktu lalu ada usulan pemindahan ibukota Kabupaten Bogor Barat yang semula di Cigudeg menjadi di Rumpin.

Baca Juga  Jam Operasional Nggak Kompak, Pemkab Bogor Minta Ada Keseragaman

“Revisi RTRW ini harus dijadikan momentun untuk kembali menata Kabupaten Bogor termasuk calon DOB,” ujarnya.

Dalam revisi RTRW tersebut, Usep menjelaskan akan menjadi solusi dalam berbagai persoalan. Seperti kaitan investasi, ketersedian lahan dan beberapa yang lainnya. Karena saat ini, lanjut dia, banyak sekali pembangunan yang bertabrakan dengan tata ruang. Sehingga dalam revisi RTRW persoalan tersebut harus bisa diatasi.

Selain itu, revisi RTRW ini menjadi jawaban apa yang diinginkan Pemkab Bogor. Karena revisi tersebut nantinya akan menyesuiakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah di revisi oleh Pemkab Bogor.

“Revisi ini nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan di RPJMD dan visi-misi bupati. Apalagi kebutuhan investasi di kabupaten Bogor kan tinggi,” papar Usep.

Baca Juga  Ketua MUI Mendadak Jatuh Pingsan Saat Reses di Sukaraja

Ia juga menambahkan, agar Pemkab Bogor sekaligus memasukkan draf Rancangan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Karena hal tersebut sangat diperlukan. Apalagi Pemkab Bogor belum memiliki regulasi yang mengatur boleh tidaknya investor masuk pada suatu wilayah.

“Baru ada Perda RTRW. Kita perlu yang lebih kecil regulasinya. Yakni RDTR, apalagi RDTR sekarang bisa dikeluarkan oleh bupati sesuai dengan amanat undang-undang,” kata dia. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.