Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tagih Janji Gubernur soal Jalan Tambang

by -
Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daen Nuhdiana

METROPOLITAN.id – Anggota DPRD Kabupaten Bogor mempertanyakan janji politik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, soal pembangunan jalan tambang yang hingga saat ini belum terealisasikan.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 6 Daen Nuhdiana mengatakan, hingga saat ini janji politik Gubernur Jabar belum ditepati, padahal menurutnya pembangunan jalan tambang merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Masyarakat Kabupaten Bogor barat dan utara menagih janji pak gubernur untuk segera dianggarkan dan teralisasi. Karena bagaimana pun dampak sosialnya berimbas kepada masyarakat di Kabupaten Bogor khususnya warga Bogor barat dan utara,” kata dia, Jumat (11/6).

Pembangunan jalan tambang tersebut, lanjut Daen, tidak dapat dibiayai oleh Pemkab Bogor karena membutuhkan anggaran sekitar Rp2 Triliun. Sehingga pembangunan jalan tersebut diperlukan andil Pemprov Jabar.

Baca Juga  Jalan Takjunjung Diperbaiki Warga Ancam Tutup Jalan

“Dilapangan tidak ada kendala apa pun, jalannya sudah ada tinggal pilih mau pakai yang mana. Tinggal pemerintah daerah, provinsi dan pusat, karena jalan tersebut melintasi lahan perkebunan,” paparnya.

Daen juga meminta meminta anggota DPRD Provinsi yang dari dapil Kabupaten Bgor harus lantang mensuarakan soal pembangunan jalan tambang tersebut. Karena walau bagaimana pun bogor ini dapilnya. Begitu juga dengan pemerintah daerah yang intesif berkomunikasi dengan gubernur kaitan soal jalan tambang.

“Ini kan urgent harus segera direalisasikan, karena sudah bertahun-tahun belum dibangun dan terbengkalai,” kata dia.

Sementara itu, soal wacana Pemkab Bogor yang akan menggandeng para pengusaha tambang agar ikut andil dalam membangun jalan tersebut, dirasa bakal sulit direalisasikan. Terlebih saat ini lebih banyak pengusaha tambang yang ilegal dibandingkan pengusaha yang legal.

Baca Juga  Ribuan Lobster dan Ikan Mati Mendadak, Dinas Perikanan Uji Kadar Air Situ Pemda Bogor

“Contohnya ada 13 perusahaan tambang legal di Cigudeg atau Rumpin, mereka suruh iuran sekarang butuh anggarannya berapa, mau nggak mereka membiayai semuanya?,” kata Daen.

Daen juga meminta agar izin pertambangan ini dikembalikan lagi ke dierah, karena dari segi pengawasan pun lebih mudah dilakukan oleh Pemkab.

“Kalau seperti saat ini di provinsi kan enggak ke kontrol, apalagi bannyak pengusaha yang nakal. Peran UPT pertambangan pun tidak maksimal,” ungkapnya. (mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *