Dedie Rachim dan Dewan Siap Cek Dugaan Pungli TPU Kayumanis

by -

METROPOLITAN – Po­lemik yang menyelimuti dugaan pungutan liar (pungli) pada retribusi sewa pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kayuma­nis, Kecamatan Tanahsa­real, Kota Bogor, rupanya sampai ke telinga para ino­hong Kota Bogor. Salah satunya Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim.

Ia mengaku akan secepatnya mengecek kelu­han warga dan dugaan pungli di TPU Kayuma­nis itu. Setelah itu baru pihaknya akan menentukan langkah selanjutnya. “Kita akan cek dulu ya,” katanya saat dihubungi Metropolitan, Rabu (9/6).

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Juaniarti Estiningsih, mengaku akan berkomunikasi terlebih dulu dengan kepala UPTD Pe­makaman menanggapi dugaan pungli yang dilakukan anak bu­ahnya tersebut. ”Saya akan komunikasikan dulu dan akan mengecek kebenarannya. Te­rima kasih informasinya,” ujar Hesti, sapaan karibnya.

Baca Juga  Bogor Bebas Virus Kawasaki

Bahkan, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Mochamad Zaenal Abidin, ikut geram. Ia mengaku akan memanggil pihak-pihak terkait jika me­mang ditemukan bukti-buk­ti tambahan. ”Kalau memang diperlukan, kami akan me­manggil kepala UPT dan sidak ke lokasi,” tegasnya.

Sebelumnya, di tengah pan­demi polemik soal retribusi pemakaman di TPU Kota Bo­gor justru mengemuka. Pe­nelusuran Metropolitan di lokasi, pungutan liar (pungli) itu diduga dilakukan secara terstruktur dan masif. Untuk biaya penggalian makam yang seharusnya hanya Rp10.000 berdasarkan peraturan Pe­merintah Kota (Pemkot) Bo­gor malah dipatok hingga Rp1,1 juta sampai Rp2 juta oleh sang oknum yang memiliki we­wenang di TPU tersebut.

Untuk itu, tim mendatangi dua petugas makam yang se­muanya meminta namanya diinisialkan dalam pemberi­taan. Dalam pengakuannya, petugas makam menjelaskan secara gamblang bahwa pihak keluarga yang merupakan ahli waris si mayit yang hendak dimakamkan wajib mem­bayar uang penggalian paling rendah Rp1,1 juta.

Baca Juga  Hiks, Total Kasus Covid-19 Kota Bogor Sudah Tembus 21 Ribu

”Bukan cuma harus mem­bayar, untuk meminta ku­itansi pun terkadang harus berebut kata dengan petugas agar bisa dikeluarkan. Biasanya itu tanpa kuitansi,” ujar kedua petugas makam yang nama­nya enggan disebutkan itu. Meski menolak namanya ditulis, keduanya mengaku setuju untuk merekam pem­bicaraannya itu.

Bahkan, untuk makam-makam yang dalam tanda kutip tidak ada uangnya di­biarkan begitu saja dengan rumput-rumput liar men­ghiasi di atasnya. Tidak ha­nya soal penggalian makam, cuan pun datang jika si kelu­arga yang memiliki uang ingin membuat tempat duduk untuk berziarah. Lebih dari 40 makam memiliki tempat duduk yang dibuat dari ke­ramik hingga marmer untuk berziarah. Padahal, berda­sarkan peraturan pemerintah dilarang membuat tempat duduk di TPU milik pemerin­tah.

Baca Juga  Pekan Ini PCR Mobile Segera Mendarat di Bogor, Sehari Bisa Periksa Ratusan Spesimen

”Harga untuk membuat tempat duduk itu paling mu­rah Rp500.000. Di sini itu ada lebih dari 900 makam. Kalau mau dibuka satu per satu masih banyak persoalan di sini. Semua itu soal uang. Coba saja periksa rekening masing-masing petugas ma­kam di sini. Ada transferan nggak tuh dari keluarga yang dimakamkan di sini, setiap bulan atau setiap tahunnya,” bebernya.

Saat dimintai keterangan terkait pungli biaya perpan­jang makam yang mencapai dua kali lipat dari nominal sebenarnya, Koordinator TPU Kayumanis, Hadi, meminta agar persoalan ini tidak di­perpanjang. ”Sudahlah Pak jangan diperpanjang lagi. Kalau bisa berita itu dicabut saja,” ucapnya. (ryn/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published.